Merdeka Bersama Masyarakat Papua, Membaca Kembali Tulisan Neles Tebay

Menu Atas

Cari Berita

Advertisement

Merdeka Bersama Masyarakat Papua, Membaca Kembali Tulisan Neles Tebay

7 August 2017


Kekerasan negara terhadap orang Papua harus dihentikan. Orang Papua harus diperlakukan sebagai warga negara Indonesia. Anggota TNI dan Polri ditugaskan ke tanah Papua bukan untuk melakukan kekerasan, melainkan melindungi sesama WNI, baik orang Papua maupun non-Papua (Gambar: Istimewa)
Berbicara tentang Papua, pikiran kita akan langsung tertuju pada sebuah surga yang jatuh ke bumi dan menjadi bagian penting dari ibu pertiwi. Surga dengan segala kekayaan alam yang melimpah ruah dan sedap dipandang mata. Papua sejak dahulu sampai sekarang terkenal dengan kulturnya yang kental, destinasi wisata dengan aset tryliunan rupiah membuatnya menjadi sebuah dapur negara yang mensuplay hampir sebagian besar kebutuhan meja makan negara Indonesia. 

Dalam perjalanannya, penyantap hidangan diatas meja tersebut hanya menilai betapa nikmat hidangan yang sajikan. Betapa lezat rempah-rempah yang berpadu indah diatas piring mereka lantas mensikat habis hidangan tersebut. Tidak sedikit pun mereka menyinggung soal kondisi dapur tempat hidangan itu dibuat. Bagi golongan sekelas mereka, berbicara dapur merupakan hal yang tabu dan tidak lazim dilakukan. Atau mungkin ada yang sempat bertanya, namun gaya kepala dapur yang mengaku semuanya baik-baik saja dengan kerlingan mata bangsatnya membuat perbincangan seputar dapur itu hanya angin lalu.

Papua pun sekali lagi menjadi "dapur yang terlupakan".

Kepala dapur selalu menuntut hidangan yang baik bagi para tamu, tidak peduli bagaimana para koki melakukannya. Teriakan demi teriakan silih berganti memenuhi seisi dapur. Pembantaian demi pembantaian dilakukan tanpa ampun. Sekali lagi dapur yang terlupakan itu kian tak terawat dengan berbagai noda darah terlukis menyeramkan dalam setiap dinding dan lantainya.

Para koki yang sudah bergantung kepada si kepala dapur tidak bisa berbuat banyak. Noda-noda darah mereka biarkan melekat untuk membuat senang ia yang selalu berteriak memerintah. Mereka merawat cara-cara membantai yang demikian, memeliharanya untuk mendapat komisi ketika harus mengecat ulang dan mengganti ubin baru untuk menutupi kebobrokan mereka dalam memasak. Itu berlanjut terus hingga sekarang, sejak tahun 1963 silam.

Kira-kira demikianlah gambaran tanah Papua kita yang indah itu. Mungkin ini terlalu berlebihan, tetapi kita tidak bisa terus-terusan terjebak dalam kemunafikan yang membuat kita lantas membiarkan saudara-saudara kita ditindas, membiarkan kita kehilangan jati diri sebagai manusia yang hidup dan bersumber dari Tuhan yang sama. Papua sudah saatnya merdeka. Merdeka dari segala penindasan. Merdeka dari segala pembantaian dan pembunuhan. Merdeka dari keterbelakangan pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya. Merdeka menjadi menusia yang memiliki hak hidup setara dengan manusia lain.

Berikut tulisan Neles Tebay, Pengajar STF Fajar Timur di Abepura seperti dilansir Tempo.co pada Maret silam. Neles menggambarkan secara singkat bagaimana negara Indonesia melakukan tindak kekerasan terhadap masyarakat asli Papua dan dampak yang ditimbulkan.

Tanah Papua seakan-akan tidak pernah bebas dari kekerasan negara. Aksi kekerasan ini dilakukan oleh aparat negara terhadap warga sipil. Sejumlah kejadian sejak pelantikan Presiden Joko Widodo pada Oktober 2014 hingga kini memperlihatkan masih adanya kekerasan negara terhadap orang Papua.

Di Kabupaten Dogiyai, 20 Januari lalu, beberapa polisi menyiksa dan menganiaya Ferdinand T., Desederius Goo, Alex Pigai, dan Oktopianus Goo dengan menggunakan potongan balok kayu berukuran 5 x 5 sentimeter serta popor senjata di Markas Kepolisian Sektor Moanemani. Sepuluh hari sebelumnya, di tempat yang sama, Otis Pekei tewas dihajar polisi.

Pada 10 Januari lalu, Edison Matuan ditangkap polisi. Ia kemudian mengalami penganiayaan baik di kantor polisi maupun di Rumah Sakit Umum Daerah Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Sehari setelah ditangkap dan disiksa, Edison tewas.

Pada 2016, menurut Setara Institute, terjadi 68 kasus kekerasan negara di Provinsi Papua dan Papua Barat. Tindakan ini merupakan kelanjutan dari setahun sebelumnya. Setara Institute menyebutkan, selama Oktober 2014-Desember 2015, terjadi 16 tindak kekerasan negara.

Pertama, orang Papua masih dipandang sebagai musuh negara. Kekerasan dilakukan untuk menghancurkan musuh tersebut. Karena itu, hanya orang Papua yang menjadi korban kekerasan negara sejak 1963. Sementara itu, sekitar 1,5 juta penduduk non-Papua di tanah Papua tidak pernah menjadi korban kekerasan oleh aparat keamanan karena dipandang sebagai sesama warga negara Indonesia.

Kedua, adanya praktek pendekatan keamanan. Menurut pemerintah, pendekatan keamanan untuk Papua sudah ditinggalkan dan diganti dengan pendekatan kesejahteraan. Tapi data di atas memperlihatkan bahwa banyak anggota Polri yang masih mempraktekkan pendekatan keamanan dalam menghadapi orang Papua. Buktinya, mereka dengan mudah menganiaya, menyiksa, hingga membunuh orang Papua.

Anggota Brimob yang ditugaskan di sejumlah kabupaten dipandang sebagai penyebab kekerasan yang meresahkan rakyat. Maka, orang Papua mendesak peme-rintah agar semua anggota Brimob ditarik keluar dari tempat tugas mereka. Orang Papua juga menolak rencana pembangunan Markas Komando Brimob di Wamena.

Kedua, antipati terhadap negara. Polisi melalui aksi kekerasannya memperkenalkan Indonesia sebagai negara berwajah seram bak monster yang siap menerkam orang Papua. Kekerasan negara yang dialami orang Papua selama lebih dari lima dekade membangkitkan sikap antipati terhadap negara. Nasionalisme Indonesia sulit tumbuh dalam diri mereka. Maka, para korban kekerasan negara kurang antusias mengibarkan bendera Merah Putih, misalnya, dalam peringatan proklamasi kemerdekaan RI.

Ketiga, kekerasan negara memperkokoh nasionalisme Papua, seperti yang terlihat pada generasi mudanya. Mereka mewarisi ingatan yang terluka akan kekerasan negara yang dialami orang tua selama Orde Baru. Kini mereka sendiri menjadi korban kekerasan negara. Maka, mereka pun melawan. Mereka juga memimpin tuntutan referendum Papua. Banyak orang Papua merasa bangga bila dapat mengibarkan Bintang Kejora, sekalipun tahu bahwa setelah pengibaran bendera tersebut mereka pasti akan ditangkap polisi, diadili, dan dipenjara belasan tahun.

Keempat, Papua menjadi isu internasional. Kekerasan negara di Papua menuai perhatian dari luar negeri. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan negara membahas isu hak asasi manusia di Papua. Negara-negara Pasifik yang tergabung dalam Pacific Island Forum sudah mengangkat isu HAM Papua pada 2015 dan 2016. Tujuh negara, yakni Kepulauan Solomon, Vanuatu, Nauru, Tonga, Tuvalu, Kepulauan Marshall, dan Palau, mengangkat isu HAM Papua dalam Sidang Umum PBB di New York pada September 2016 dan Sidang Dewan HAM PBB pada Februari 2017.

Kekerasan negara terhadap orang Papua harus dihentikan. Orang Papua harus diperlakukan sebagai warga negara Indonesia. Anggota TNI dan Polri ditugaskan ke tanah Papua bukan untuk melakukan kekerasan, melainkan melindungi sesama WNI, baik orang Papua maupun non-Papua. Semoga kunjungan Presiden Jokowi ke Papua dapat menghentikan kekerasan negara.

Sumber : Tempo.co
Editor   : Andi Andur