Menjaga dan Merawat Sikap Toleransi Jelang Pilkada

Menu Atas

Cari Berita

Advertisement

Menjaga dan Merawat Sikap Toleransi Jelang Pilkada

24 August 2017

Pilkada sebagaimana yang sedang hangat dipentaskan dalam panggung perpolitikkan Indonesia saat ini menjadi sebuah titik kulminasi sekaligus sebuah perhentian bagi peningkatan derajat demokrasi yang politis (Foto: Dok. Pribadi)
Salah satu keutamaan demokrasi adalah bahwa sistem ini memungkinkan penyelenggaraan kekuasaan yang menempatkan semua rakyat pada posisi yang sama. Sejauh mungkin semua warga yang telah mencapai usia tertentu berhak memiliki dan mengungkapkan pendapatnya secara bebas. Menyebut pemilu sebagai ukuran demokrasi bertolak dari pandangan dasar yang mengatakan bahwa Pemilu yang sejati mengandaikan adanya demokrasi dan tanpa demokrasi Pemilu hanya merupakan sebuah sandiwara yang mahal akan harga finansial dan sosialnya. Karena itu demokrasi menjadi dasar sebuah Pemilu yang bermutu.

Pilkada sebagaimana yang sedang hangat dipentaskan dalam panggung perpolitikkan Indonesia saat ini menjadi sebuah titik kulminasi sekaligus sebuah perhentian bagi peningkatan derajat demokrasi yang politis. Di beberapa daerah di tanah air saat ini sedang menggelar pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur juga calon walikota dan wakil walikota tak terkecuali di NTT. Pergelaran ini pertama-tama patut diapresiasi secara mendalam karena mampu meningkatkan derajat demokrasi yang menjunjung tinggi asas kerakyatan dan kebebasan. Karena itu guna ditebusnya hal demikian dibutuhkan pertarungan politik yang sehat dan cerdas tanpa adanya diskriminasi dan kekerasan politik massa. 

Namun, apabila kita berkaca pada realitas yang terjadi dalam tataran praktisnya hal ini masih terlihat belum stabil. Masih adanya permainan-permainan politik pragmatis yang dilakukan secara diam-diam guna untuk meraup kemenangan yang besar. Kurang lebih yang menjadi permasalahan utamanya adalah masih mengakarnya budaya politik yang penuh diwarnai dengan sistem mayoritas dan minoritas. 

Salah satu bentuk mayoritas yang turut menentukan arah perpolitikan daerah adalah mayoritas agama. Mayoritas ini bertolak dari ajaran atau paradigma agama tertentu yang dilegalkan secara politik demi lancarnya akses politik yang terkesan gampang namun serakah. Praktek-praktek tersebut seringkali ditunjukkan ketika dalam pengusungan para calon berdasarkan latar belakang agama tertentu yang penganutnya sangat mayoritas. 

Sedangkan bagi pasangan calon yang berasal dari agama minoritas dianggap kurang layak untuk maju dan menjadi calon pemimpin. Kalaupun maju untuk tampil dan bersaing kemungkinan untuk menang sangat kecil sekali. Praktik serupa dapat kita saksikan saat berkampanye bahwa masih ada tim sukses dari pasangan calon tertentu melontarkan kata-kata yang bersifat rasial dan sarkastik demi memantik massa pendukung yang banyak. 

Massa yang begitu polos selalu menjadi wadah untuk direkayasa dan dihipnotis sehingga tak jarang konflik antar massa pendukung dari setiap pasangan calon selalu menghiasi rangkaian proses Pilkada demi memperkuat dan mempertajam elektabilitas politik dari setiap pasangan calon. Proses demikianlah yang senantiasa mengusik jalannya proses pemilihan yang jujur dan demokratis yang tentunya merupakan dambaan dari kita semua. 

Minusnya sikap toleransi yang sudah mentradisi ini seolah-olah raib seiring dengan maraknya kekerasan atas nama agama dan hal ini mau mengungkapkan secara kasat mata bahwa perpolitikan yang tengah dipentaskan di negara kita saat ini bukan lagi berasaskan demokrasi melainkan sudah dirasuki oleh politik identitas. Demokrasi seolah-olah terpasung pada tempatnya bahkan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya direduksikan ke dalam paradigma ideologi yang menyesatkan.
 
Karena itu, agar terhindar dari pola perpolitikkan yang penuh dengan ketimpangan tersebut sangatlah perlu menanamkan kembali sikap dan nilai toleransi dalam pilkada. Acuan dasar toleransi adalah respek sosial yang tidak bersifat vertikal melainkan horisontal sebab berhubungan dengan sikap saling menghargai dan menghormati dalam berelasi sosial. 

Salah satu aspek terpenting dalam diskursus tentang toleransi adalah toleransi politis yang disebut juga sebagai prinsip hukum dan negara. Di sini terdapat nilai liberal demokratis yang menempatkan toleransi sebagai jaminan kebebasan dalam berpolitik seturut dengan konstitusi dan pengertian hak-hak asasi manusia. Karena itu, sikap-sikap toleransi yang ditawarkan adalah semua warga diberikan pengetahuan yang memadai tentang pluralitas berdasarkan semboyan Bhineka Tunggal Ika. 

Hal ini dapat disalurkan melalui penceramahan politik yang cerdas, jujur dan adil serta berintegritas tanpa adanya diskriminasi, kekerasan dan rekayasa-rekayasa politik lainnya. Massa yang mendukung pasangan calon tertentu harus tetap memegang teguh tradisi-tradisi persatuan dan persamaan tanpa membeda-bedakan satu sama lain serta perbandingan-perbandingan politik seturut dengan ideologi agama mayoritas ataupun suku yang bermayoritas. 

Rasa persatuan hendaknya ditanamkan dalam diri semua warga. Kampanye-kampanye yang diselenggarakan hendaknya dilaksanakan dengan penuh nuansa demokratis. Tidak menghasut-hasut warga dengan mengatasnamakan agama. Apabila hal-hal demikian diwujudnyatakan secara konsisten, kita sungguh yakin bahwa Pilkada kita dapat diselenggarakan secara demokratis dan toleran. Tanpa kita sadari pula bahwa melalui sikap demikian secara tidak langsung kita tengah berada bersama dan berjuang dalam membentuk dan mendewasakan derajat demokrasi kita ke arah yang  liberal dan konstitusi.

Oleh: Constan Aman
Mahasiswa STFK Ledalero