Mengapa Kita Korupsi?

Menu Atas

Cari Berita

Advertisement

Mengapa Kita Korupsi?

1 September 2017

Korupsi sebagai fenomena negara, selama ini dipahami sebagai fenomena penyalahgunaan kekuasaan oleh yang berkuasa. Lantas, korupsi dipahami sebagai perilaku pejabat/negara yang menyimpang/kejahatan negara (state corruption) (Gambar: Istimewa)
BACA JUGA: KORUPSI DALAM TEORI 

“Apa itu korupsi dan mengapa orang melakukan korupsi”? Pertanyaan ini kerap kita diajukan sebagai sebagai reaksi atas merajalelanya kasus korupsi di Indonesia. Pertanyaan ini memang sederhana tetapi, menjawabnya tentulah sangat sulit. Meski demikian, kita coba melihat beberapa referensi tentang korupsi serta sejumlah aspek yang kemudian bisa menjadi penyebab orang melakukan tindakan korupsi. Berikut ini akan diuraikan setidaknya beberapa hal yang dianggap sebagai faktor penyebab terjadinya korupsi antara lain:

Pertama, ‘kelemahan pemimpin’. Kelemahan/ketidakmampuan seorang pemimpin merupakan peluang bagi bawahan/stafnya untuk melakukan korupsi. Pemimpin yang lemah tidak mungkin mampu melakukan kontrol manajemen lembaganya. Pemimpin yang tidak memiliki karisma, akan mudah dipermainkan anak buahnya. Padahal leadership dibutuhkan untuk menumbuhkan rasa takut, taat dan hormat.
 
Kedua, ‘kelemahan pengajaran dan etika dan moral’. Hal ini terkait sistem pendidikan dan substansi pengajaran yang diberikan. Pola pengajaran etika dan moral lebih ditekankan pada pemahaman teoritis, tanpa disertai dengan bentuk-bentuk pengimplementasiannya.
 
Ketiga, ‘rendahnya pendidikan’. Minimnya ketrampilan, skill dan kemampuan untuk membuka peluang usaha adalah juga wujud dari rendahnya pendidikan. Dalam keterbatasan itulah orang cenderung mencari peluang dengan menggunakan kedudukannya untuk memperoleh keuntungan yang besar.
 
Keempat, ‘kemiskinan’. Keinginan yang berlebihan tanpa disertai instropeksi diri atas kemampuan dan modal yang dimiliki, mengantarkan orang cenderung melakukan apa saja yang dapat mengangkat derajatnya. Atas keinginannya yang berlebihan ini, orang akan menggunakan kesempatan untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun, ke depan, agaknya kita harus hati-hati dalam memandang faktor penyebab korupsi dari aspek kemiskinan ini. Karena dalam kenyataannya, faktor kemiskinan/ketidakcukupan bukanlah faktor determinan penyebab korupsi. Sebab yang banyak melakukan korupsi ialah mereka yang secara ekonomi justru digolongkan sebagai orang cukup berada.
 
Kelima, ‘kelemahan sistem administrasi keuangan’. Ketika sistem keuangan lemah, mekanisme pengontrolan dan pertanggungjawaban lemah, maka di sanalah orang akan memanfaatkannya untuk melakukan penyelewengan/korupsi. Jadi, sistem yang lemah sangat potensial melahirkan para koruptor. Terbatasnya komponen negara yang berfungsi sebagai pengawas/pengontrol, akan melemahkan proses check and balance. Komponen pengawas itu bisa berupa; partai politik, lembaga legislatif, media massa/pers, atau bisa juga institusi struktural dan fungsional.
 
Keenam, ‘birokratisasi yang gemuk dan rentan’. Efek birokratisasi juga merupakan salah satu penyebab korupsi. Teori Parkinson tentang birokrasi mengatakan bahwa di dalam setiap struktur formal, terdapat kecenderungan bagi bertambahnya personil dalam satuan-satuan organisasi. Setiap kali mendapat jabatan (Presiden/Gubernur/Bupati), biasanya mereka akan membentuk satuan-satuan baru dengan merekrut orang-orang baru. Ini mengakibatkan membengkaknya birokrasi dari segi jumlah. Apalagi ketika lahan/sumber penghasilan yang bisa digali oleh pegawai-pegawai itu menjadi terbatas, maka mereka kemudian terdorong untuk melakukan tindakan illegal/korupsi. Lebih parah lagi ketika birokrasi kita cenderung menganut birokrasi patrimonial.
 
Ketujuh, ‘mentalitas aparatur birokrasi’. Mental yang melekat pada birokrasi seperti ini, ialah pengabaian terhadap perbedaan antara lingkup “pribadi” dan lingkup “resmi/umum”. Itulah sebabnya para pejabat/PNS sering (tidak tahu?) perbedaan antara kewajiban perorangan dan kewajiban masyarakat, atau perbedaan antara sumber milik pribadi dan sumber milik pemerintah. Ini tampak dalam pranata-pranata hadiah (gratifikasi). Ada kecendrungan, pelaksanaan pemerintahan dianggap sebagai urusan pribadi sang penguasa, dan kekuasaan politik dianggap sebagai bagian dari milik pribadinya, yang dapat dieksploitasi dengan cara; menarik berbagai sumbangan dan pungutan. Realita, bahwa praktik korupsi justru terjadi secara masif, makin liar dan makin sulit diberantas. Korupsi juga terus berkembang biak dan berevolosi dalam banyak rupa. Ia meluluhlantakkan nilai moral-spiritual, nilai-nilai tanggungjawab pada kepentingan umum, nilai-nilai kejujuran, kebenaran, keadilan, pemerataan dan sebagainya. 
 
Kedelapan, ‘budaya/kebiasaan korupsi’. Kesulitan utama dalam memberantas korupsi ialah ketika korupsi itu telah menjadi bagian dari ‘kebiasan’ masyarakat. Dalam sistem sosial yang masih terpengaruh sisa-sisa feodalisme, upeti menjadi sumber korupsi yang sukar diubah. Penguasa feodal pada zaman dahulu mempunyai hak-hak istimewa untuk menarik pajak tertentu dari penduduk. Pada zaman sekarang mereka pun mencari kesempatan dan bentuk-bentuk baru, sesuai dengan keadaan dan posisinya. Mereka terus melestarikan sistem upeti untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.
 
Kesembilan, ‘hukum yang buruk’. Keburukan hukum merupakan penyebab meluasnya korupsi. Seperti halnya delik-delik hukum yang lain, delik hukum yang menyangkut korupsi di Indonesia masih rentan terhadap upaya pejabat-pejabat tertentu untuk membelokkan hukum menurut kepentingannya. Padahal semua teori dan semua orang tahu bahwa selama hukum masih dapat diombang-ambingkan oleh kepentingan pribadi dan golongan, maka selama itu pula kejahatan akan berkembang. Apabila penindakan terhadap kasus-kasus korupsi masih pilih kasih, ia bukannya mencegah terjadinya korupsi, tetapi malah lebih mendorong massifnya praktik korupsi.
 
Kesepuluh, ‘ketiadaan sanksi keras’. Hukuman yang keras dapat berupa; hukuman mati, seumur hidup atau hukuman ‘dibuang’ ke Pulau terpencil, misalnya di Pulau Monyet atau Pulau Kambing di wilayah Manggarai Barat. Sebab hukuman seperti itulah yang semestinya diperlukan bagi pelaku tindak pidana korupsi.
 
Pemerintah Indonesia memang telah berupaya untuk memerangi praktik ini. Salah satu upaya konkrit adalah dengan pembenahan aspek hukum. Hingga saat ini, Indonesia telah memiliki cukup banyak instrumen hukum, mulai dari Tap MPR XI/1980, hingga melahirkan tidak kurang dari 10 UU anti korupsi, seperti; UU No.20/2001 tentang perubahan atas UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang paling monumental dan strategis ialah UU No.30/2002, yang menjadi dasar hukum berdirinya lembaga KPK. Selain UU tersebut, Indonesia juga melahirkan 2 Perpu, 5 Inpres dan 3 Kepres.
 
Di kalangan masyarakat, telah berdiri berbagai lembaga swadaya masyarakat anti korupsi seperti; ICW dan sebagainya. Kehadiran sejumlah lembaga ini, sebagai wujud kepedulian dan respon masyarakat terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan demikian pemberantasan dan pencegahan korupsi telah menjadi gerakan nasional. Sejatinya, dengan sederet peraturan, dan partisipasi masyarakat tersebut akan semakin menjauhkan sikap dan praktik korupsi. 
 
Kehadiran lembaga KPK dan LSM yang konsen pada upaya memberantas korupsi, merupakan sebuah prestasi tersendiri bagi Indonesia. Apalagi ketika KPK hadir sebagai lokomotif pemberantasan/pencegahan korupsi. KPK pada kenyataannya, cukup berhasil dalam melaksanakan tugasnya. Namun kinerja KPK yang gemilang itu, belum benar-benar mampu mengakhiri praktik korupsi di seluruh wilayah Indonesia. Keinginan besar rakyat Indonesia adalah agar KPK benar-benar dapat memberantas korupsi hingga di semua level dan strata, mulai dari pusat hingga di desa. Untuk mendorong peningkatan kinerja KPK, memang diperlukan dukungan dari segenap kalangan untuk membangun budaya anti korupsi.
 
Namun, berhubung korupsi juga merupakan fenomena politik, sosial, budaya, ekonomi dan pembangunan. Maka upaya penanganan korupsi harus pula dilakukan secara komprehensif melalui strategi/pendekatan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pembangunan. Pendekatan yang selama ini telah dan sedang dilakukan, masih terkesan parsial, dimana korupsi masih dipandang sebagai fenomena negara atau fenomena politik semata. Upaya pencegahan korupsi juga harus dilakukan melalui perbaikan totalitas sistem ketatanegaraan dan penanaman nilai-nilai anti korupsi (budaya anti korupsi), baik di pemerintahan pusat maupun tingkat daerah.
 
Korupsi sebagai fenomena negara, selama ini dipahami sebagai fenomena penyalahgunaan kekuasaan oleh yang berkuasa. Lantas, korupsi dipahami sebagai perilaku pejabat/negara yang menyimpang/kejahatan negara (state corruption). Rumusan sederhana korupsi dengan demikian, terjadi karena monopoli kekuasaan, ditambah kewenangan bertindak, ditambah adanya kesempatan, dikurangi pertangungjawaban. Jika demikian, menjadi wajar bila korupsi sangat sulit diberantas, karena korupsi merupakan salah satu karakter/sifat negara. Negara lalu disamakan dengan ‘kekuasaan’ dan kekuasaan disamakan dengan korupsi.
 
Korupsi sebagai fenomena sosial, dalam hal ini korupsi terjadi dalam hubungan interaksi/transaksi antara pemerintah dengan masyarakat, antara pemerintah dengan pemerintah, dan antara masyarakat dengan masyarakat. Sebagai fenomena sosial budaya, korupsi dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok. Pertama, kesepakan gelap (kolusi). Kedua, upaya menembus kemacetan atau hambatan yang disebabkan peraturan atau oknum. Ketiga, menghindari tanggungjawab dan berupaya agar lepas dari jeratan hukum.
 
Korupsi sebagai fenomena budaya, dapat dipahami bahwa korupsi terjadi karena sudah menjadi kebiasaan/perilaku yang dibangun berdasarkan nilai-nilai yang diketahui, dipahami dan diyakini seseorang/sekelompok orang. Nilai-nilai tersebut dibangun melalui proses sosialisasi dan internalisasi yang sistematis. Proses tersebut terjadi dalam lingkup pendidikan. Oleh karena itu, kita memahami bahwa suatu kebiasaan harus dimulai dari merubah mindset atau paradigma, kemudian membentuk perilaku berulang yang coba-coba dan akhirnya menjadi kebiasaan. Sosialisasi dan internalisasi nilai anti korupsi tersebut, harus dilakukan secara menyeluruh, baik kepada komponen masyarakat maupun kepada aparatur pemerintah.
 
Untuk melengkapi kajian mengenai penyebab korupsi di Indenesia, perlu pula kita melihat faktor pendukung lain yang juga turut memengaruhinya. Secara garis besar, ada sejumlah faktor pendorong lain mewabahnya korupsi di Indonesia yaitu: (1). Konsentrasi kekuasan di level pengambil keputusan yang tidak bertanggungjawab langsung kepada rakyat. (2). Gaji yang masih rendah, kurang sempurnanya peraturan perundang-undangan, administrasi yang lamban dan berbelit-belit. (3). Sikap mental para pegawai yang ingin cepat kaya dengan cara yang haram, tidak ada kesadaran bernegara. (4). Kurangnya transparansi di tingkat pejabat pengambilan keputusan pemerintah. (5). Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal. (6). Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar. (7). Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan "teman lama". (8). Lemahnya ketertiban hukum. 
 
Khusus tentang rendahnya gaji/pendapatan PNS, sebenarnya tidak mutlak, karena banyaknya faktor yang bekerja dan saling memengaruhi satu sama lain. Kurangnya gaji bukanlah faktor yang paling menentukan. Orang yang berkecukupan, banyak pula yang melakukan korupsi. Walau diakui bahwa gaji rendah tetap menjadi salah satu faktor korupsi.*   (bersambung)

*Guy J Parker dalam tulisannya, "Indonesia 1979:The Record of Three Decades” (Asia Survei Vol. XX No. 2, 1980: 123). Lihat pula  dalam buku; “Pemberantasan Korupsi” - Andi Hamzah, 2007

Oleh: Bernadus Barat Daya