Korupsi dalam Teori, Catatan Bernadus Barat Daya
Cari Berita

Korupsi dalam Teori, Catatan Bernadus Barat Daya

1 September 2017

Ditinjau dari berbagai aspek normatif, korupsi merupakan suatu penyimpangan atau pelanggaran, dimana norma soisal, norma hukum maupun norma etika pada umumnya secara tegas menganggap korupsi sebagai tindakan yang buruk (Gambar: Istimewa)
Hampir saban hari kita menyebut kata atau istilah korupsi. Banyak orang tentu sudah tahu apa itu korupsi, tetapi lebih banyak orang lagi yang sesungguhnya tidak tahu secara persis apa itu korupsi. Dalam tulisan singkat ini baiklah kalau kita coba melihat sejumlah hal yang berkenaan dengan korupsi itu. Namun tulisan ini tentu tidak bermaksud saling ‘menggurui’, tetapi sekadar membagi informasi pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber. Setidaknya, dengan membaca artikel singkat ini, pemahaman kita tentang korupsi itu dapat dijadikan tambahan referensi untuk saling berbagi dan mendorong kita untuk terus mencari referensi lebih mendalam tentang korupsi itu. 

Pengertian Korupsi

Banyak ahli yang telah membuat definisi tentang korupsi. Dari banyak batasan itu, kita hanya mengambil beberapa diantaranya yang makna dan nilainya kurang lebih hampir sama. Menurut kamus Webster, kata atau istilah korupsi berasal dari bahasa latin corrumpere, corruptio, dan corruptus. Arti harfiah dari kata ini adalah penyimpangan dari kesucian, tindakan tak bermoral, kebejatan, kebusukan, kerusakan, ketidakjujuran, atau kecurangan. Dengan demikian, kata korupsi mempunyai konotasi adanya tindakan-tindakan hina, fitnah atau hal-hal buruk lainnya. Korupsi pada intinya dapat dinyatakan sebagai perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Masih menurut kamus Webster, korupsi diartikan sebagai perubahan kondisi dari yang baik menjadi tidak baik. Dalam praktiknya, korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang ada hubungannya dengan jabatan tanpa ada catatan atau administrasinya.

Beberapa negara Eropa Barat mengartikan kata korupsi dalam beberapa bahasa. Bangsa Inggris menyebutnya sebagai Corrupt. Bahasa Perancis menyebutnya sebagai Corruption. Dan bahasa Belanda menyebutnya sebagai Korruptie. Dari ketiga bahasa asing tersebut, bangsa Indonesia akhirnya mengadopsi dari bahasa Belanda (korruptie) sehingga menjadi korupsi. (bdk. Kumorotomo, Wahyudi. 1992. Etika Administrasi Negara, Rajawali Pers:Jakarta). Wahyudi Kumorotomo (hal.175), berpendapat bahwa korupsi adalah “penyelewengan tanggung jawab kepada masyarakat, dan secara faktual korupsi dapat berbentuk penggelapan, kecurangan atau manipulasi”. Korupsi mempunyai karakteristik sebagai kejahatan yang tidak mengandung kekerasan (non-violence) dengan melibatkan unsur-unsur tipu muslihat (guile), ketidakjujuran (deceit) dan penyembunyian suatu kenyataan (concealment). 

Selain pengertian di atas, terdapat pula istilah-istilah yang lebih merujuk kepada modus operandi tindakan korupsi. Istilah penyogokan (graft), merujuk kepada pemberian hadiah atau upeti untuk maksud mempengaruhi keputusan orang lain. Pemerasan (extortion), yang diartikan sebagai permintaan setengah memaksa atas hadiah-hadiah tersebut dalam pelaksanaan tugas-tugas Negara. Kecuali itu, ada juga istilah penggelapan (fraud), untuk menunjuk kepada tindakan pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus untuk kepentingan diri sendiri sehingga harga yang harus dibayar oleh masyarakat menjadi lebih mahal. Dengan demikian, korupsi merupakan tindakan yang merugikan Negara dan rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ditinjau dari berbagai aspek normatif, korupsi merupakan suatu penyimpangan atau pelanggaran, dimana norma soisal, norma hukum maupun norma etika pada umumnya secara tegas menganggap korupsi sebagai tindakan yang buruk. Dengan demikian, arti harfiah dari kata korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. (bdk. Asian Drama an Irquiry Into the Poverty of Nations, Penguin Book Australia Ltd.)
 
Lalu muncul pertanyaan lanjutannya, apa penyebab korupsi itu? Korupsi telah dianggap sebagai penyakit moral, bahkan ada kecenderungan semakain berkembang dengan penyebab multi faktor diantaranya: kondisi birokrasi yang berbelit-belit, rumit, boros, tidak efektif dan tidak efisien. Selain itu, juga dipengaruhi oleh moralitas pribadi pejabat dan masyarakat kita.
 
Istilah korupsi di Indonesia pada mulanya terkandung dalam khazanah perbincangan umum untuk menunjukkan penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara. Namun, karena pemerintah sendiri memandang bahwa masalah ini bisa merongrong kelancaran tugas-tugas pemerintah dan merugikan ekonomi negara, maka dirumuskanlah peraturan khusus tentang korupsi. Sehingga kemudian pengertian korupsi tidak hanya menjadi istilah dalam perbincangan-perbincangan ringan, tetapi juga menjadi pembicaraan masalah-masalah kenegeraan.

Teori Korupsi

Setidaknya, kita mengenal ada lima (5) teori korupsi yang dijadikan sebagai teori aplikasi (applicative theory). Kelima teori ini dianggap cocok dengan permasalahan korupsi yang menjadi inti pembahasan pada artikel (bagian pertama) ini. Beberapa teori berikut ini, mengarah pada penjelasan tentang timbulnya praktik korupsi, yaitu:
 
1.    Teori ‘GONE’ dari Jack Bologne. Menurut Jack Bologne, timbulnya korupsi berdasarkan atas 4 unsur sebagai penyebab korupsi yang ia sebut sebagai teori GONE yaitu: G = Greedy (keserakahan/kerakusan/ketamakan). O = Opportunity (peluang/kesempatan). N = Needs (kebutuhan yang tidak pernah puas). E = Expose/Exposure (pengunkapan/pembongkaran). 

Greedy, terkait keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi. Koruptor adalah orang yang tidak puas akan keadaan dirinya. Opportuniy, sistem yang memberi peluang untuk melakukan korupsi. Sistem pengendalian yang tak rapi, memungkinkan seseorang bekerja asal-asalan. Mudah timbul penyimpangan. 

Pada saat bersamaan, sistem pengawasan tak ketat. Orang lalu gampang memanipulasi angka. Bebas berlaku curang. Peluang korupsi pun sangat besar. Needs, sikap mental yang tidak pernah merasa cukup, selalu sarat dengan kebutuhan yang tidak pernah usai/puas. Expose atau Exposure, hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku korupsi yang tidak memberi efek jera bagi pelaku. Demikian pula deterrence effect yang minim. Ke-4 unsur ini menyatu, sehingga orang kemudian tidak takut lagi melakukan tindakan korupsi. (Lihat pada www.kpk.go.id  dan bdk. Majalah Warta Pengawasan No.5 Tahun 1/1993).
 
2.    Teori ‘Klitgaard’. Robert Klitgaard memformulasikan terjadinya korupsi dengan persamaan rumusan yaitu: (C= M + D – A). C = Coruption. M= Monopoly of Power (monopoli kekuatan oleh pemimpin). D= Discretion of official (kekuasaan yang tinggi). A= Accountability (pengawasan).  (Lihat: Robert Klitgaard dan Ramirez Torres dalam buku “Corrupt Cities A Practical Guide to Cure and Prevention” Anticorruption in Transition a Contribution to the Policy Debate – The World Bank, Wasingthon D.C.).
 
Menurut Robert Klitgaard, monopoli kekuatan oleh pimpinan (monopoly of power) ditambah dengan tingginya kekuasaan yang dimiliki seseorang (discretion of official) tanpa adanya pengawasan yang memadai dari aparat pengawas (minus accountability), menyebabkan dorongan melakukan tindak pidana korupsi. Jika kita melihat teori korupsi yang disampaikan Robert Klitgaard di atas, ada juga teori lain yang masih berhubungan dengan masalah korupsi. 

Maka korupsi, ternyata tidak terjadi begitu saja. Ia merupakan ‘hasil belajar’ seseorang yang kemudian diajarkan lagi kepada orang lainnya. Faktor terpenting dari tindakan korupsi adalah manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia mempertahankan eksistensinya melalui proses interaksi dengan manusia lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak akan pernah ada manusia yang benar-benar bisa hidup tanpa bantuan, atau tanpa berhubungan dengan manusia lain. Beberapa teori bisa dikedepankan mengenai bagaimana proses belajar korupsi berlangsung, mialnya teori tentang belajar sosial (social learning theory) dari Albert Bandura. Teori belajar sosial yang diajukan Albert Bandura misalnya, yang menyatakan bahwa manusia belajar banyak melalui peniruan, dengan menyerap informasi, pandangan, pengamatan dan motivasi dari orang-orang yang ada di sekitarnya.
 
Demikian pula dengan teori perilaku menyimpang (differential association theory) dari Edwin H. Sutherland, yang menjelaskan bahwa perilaku menyimpang/kriminal, diajarkan dan dipelajari dalam interaksi dengan orang-orang yang menyimpang/kriminal lainnya, seperti teknik kejahatan, alasan, motif, rasionalisasi dan sebagainya.
 
Secara sederhana kedua teori ini menjelaskan bahwa setiap orang berpotensial untuk melakukan tindak kejahatan jika selalu dihadapkan pada persoalan kriminal. Contoh, bila manusia dibesarkan dalam lingkungan yang sudah terbiasa dengan perbuatan yang cenderung menyimpang, yang menganggap memberi uang pelicin agar urusannya lancar adalah biasa, atau lingkungan yang berpandangan bahwa menerima hadiah atau pemberian yang berkaitan dengan tugasnya adalah wajar bahkan suatu keharusan, atau lingkungan yang terbiasa me-mark up kuitansi pengeluaran agar bisa diambil selisihnya untuk keuntungannya, maka orang tersebut akan terdorong untuk melakukan perbuatan menyimpang tersebut.
 
Demikian juga dengan korupsi. Mungkin pada awalnya hanya coba-coba, kecil-kecilan. Contoh, seorang aparat Desa yang karena terdesak oleh kebutuhan pokoknya dan karena melihat rekan-rekan kerjanya yang telah atau sedang melakukan tindakan korupsi itu aman-aman saja, maka dia kemudian mencoba menggelembungkan harga di RAB di atas harga yang wajar untuk diambil selisih harganya. Dia berhasil untuk pertama kalinya dan berniat untuk berhenti karena kebutuhan mendesaknya telah terpenuhi, namun dia tidak dapat berhenti, karena jika dia berhenti, maka perbuatan sebelumnya akan terbongkar, oleh karenanya dia kemudian mempelajari bagaimana caranya agar tidak ketahuan, lalu ia pun bertanya ke kanan-kiri. Demikian seterusnya sampai akhirnya menjadi kebiasaan dan ketagihan untuk berbuat serupa, bahkan mengembangkan modusnya agar benar-benar tidak akan pernah terdeteksi.
 
Dalam terminologi sosial dan politik, korupsi adalah kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime). Perbuatan korupsi adalah suatu tindak pidana dan tergolong rumpun Pidana Khusus (ius singulare, ius speciale atau bijzonder strafrecht). Mungkin itulah sebanya mengapa Robert Klitgaard kemudian mengajukan rumus: Corruption=Discretion+Monopoli–Accountability (C=D+M–A) sebagaimana dijelaskan di atas. Melalui rumus yang sederhana itu, Klitgaard mengartikan korupsi sebagai tindakan yang mengandung unsur melawan hukum (melanggar hukum dan menyalahgunakan kewenangan (abuse of power), serta dampaknya merugikan keuangan/kekayaan/perekonmian bagi Negara dan rakyat. Korupsi juga merupakan uapaya memperkaya diri sendiri/orang lain (koorporasi). 
 
3.    Teori ‘Ramirez Torres’. Menurut Torres, suatu tindak korupsi akan terjadi jika memenuhi persamaan berikut: R > P x P. Adapun R = Reward (hasil/penghasilan). P = Penalty (hukuman) dan P = Probability (kemungkinan tertangkap). (Ibid, Robert Klitgaard dan Ramirez Torres Corrupt Cities A Practical Guide to Cure and Prevention). Dari syarat tersebut terlihat bahwa korupsi adalah kejahatan kalkulasi atau perhitungan (crime of calculation) bukan hanya sekedar keinginan (passion). Seseorang akan melakukan korupsi jika hasil (R=Reward) yang didapat dari korupsi lebih tinggi dari hukuman (P=Penalty) yang didapat dengan kemungkinan (P=Probability) tertangkapnya yang kecil.
 
4.    Teori ‘Vroom’. Teori Vroom menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kinerja seseorang dengan kemampuan dan motivasi yang dimiliki sebagaimana tertulis dalam fungsi rumusan berikut: P = f (A x M). Adapun P = Performance (kinerja), A = Ability (kemampuan) dan M = Motivation (motivasi).
 
Berdasarkan teori Vroom tersebut, kinerja (performance) seseorang merupakan fungsi dari kemampuannya (ability) dan motivasi (motivation). Kemampuan seseorang ditunjukkan dengan tingkat keahlian (skill) dan tingkat pendidikan (knowledge) yang dimilikinya. Jadi, dengan tingkat motivasi yang sama, seseorang dengan keahlian dan pendidikan yang lebih tinggi akan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Hal tersebut terjadi dengan asumsi variabel M (Motivasi) adalah tetap. Tetapi Vroom juga membuat fungsi tentang motivasi sebagai berikut: M = f (E x V) M = Motivation, E = Expectation (harapan) dan V = Valance/Value (nilai).
 
Motivasi seseorang akan dipengaruhi oleh harapan (expectation) orang yang bersangkutan dan nilai (value) yang terkandung dalam setiap pribadi seseorang. Jika harapan seseorang adalah ingin kaya, maka ada dua kemungkinan yang akan dia lakukan. Jika nilai yang dimiliki positif, maka dia akan melakukan hal-hal yang tidak melanggar hukum agar bisa menjadi kaya. Namun jika dia seorang yang memiliki nilai negatif, maka dia akan berusaha mencari segala cara untuk menjadi kaya dan salah satunya dengan melakukan korupsi.
 
5.    Teori ‘Kebutuhan’ dari Maslow. Maslow menggambarkan hierarki kebutuhan manusia sebagai bentuk piramida. Pada tingkat dasar adalah kebutuhan yang paling mendasar. Semakin tinggi hierarki, kebutuhan tersebut semakin kecil keharusan untuk dipenuhi. Hierarki tersebut terlihat dalam piramida berikut ini: (Gambar; hierarki kebutuhan tidak tampak).
 
Teori ‘Kebutuhan’ Maslow tsb, menggambarkan hierarki kebutuhan dari paling mendasar hingga naik ke paling tinggi, merupakan aktualisasi diri. Kebutuhan paling mendasar dari seorang manusia adalah sandang dan pangan (physical needs). Kebutuhan berikutnya adalah perumahan atau tempat tinggal, lalu kebutuhan sosial (kelompok/bermasyarakat/berbangsa). Ketiga kebutuhan paling bawah adalah kebutuhan utama (prime needs) setiap orang. 

Setelah kebutuhan utama terpenuhi, kebutuhan seseorang akan meningkat kepada kebutuhan penghargaan diri yaitu keinginan agar kita dihargai, berperilaku terpuji, demokratis dan lainnya. Kebutuhan paling tinggi adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan kita, misalnya kebutuhan untuk diakui sebagai pimpinan, direktur ataupun Bupati/Gubernur, dll yang dipatuhi bawahannya. Dan untuk mencapai itu, dia pun akan melakukan korupsi. Itulah beberapa teori sebagi penyebab utama orang melakukan korupsi. Teori-teori tsb, telah diajukan oleh beberapa ahli yang relevan untuk diangkat dan diperkenalkan kepada publik.
 
Sementara itu, beberapa ahli hukum Indonesia juga pernah memberi batasan/definisi tentang korupsi dan penyebab korupsi. Beberapa diantara antara lain; Kartini Kartono. Kartono, misalnya  memberi batasan korupsi sebagi “tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan untuk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, untuk memperkaya diri sendiri”
 
Selain jenis korupsi (konvensional) yang secara tegas diatur dalam UU tentang KPK atau yang sepadan dengan terminologi korupsi dari Klitgaard di atas, sesungguhnya masih ada terminologi korupsi non-kovensional, yakni: state capture corruption. Korupsi jenis ini tergolong super destruktif dan berskala negara. Inti dari korupsi jenis ini adalah akomodasi keserakahan korporat oleh sebuah negara yang para elitnya tunduk sepenuhnya pada kekuatan koorporasi.
 
Disebut state capture corruption, karena mencakup elemen pokok kekuasaan sebuah negara, yang bukan sekedar executive capture, atau legislative capture, atau judicative capture corruption; tetapi state capture atau state bijacked corruption. Pada intinya, istilah state capture corruption adalah korupsi yang dilakukan oleh pemerintah yang sedang berkuasa karena kedudukannya pada koorporasi asing, yang pada hakekatnya berkait erat dengan kejahatan kooporasi (corporate crime).

Penafsiran Hukum

Selain itu, ada juga kajian teoritik tentang masalah penafsiran hukum. Penafsiran (interpretasi) hukum berawal dari definisi penalaran hukum (legal reasoning) yang dikemukakan oleh Neil MacCormick. Tentang hal ini, Sidharta mengartikan penalaran hukum sebagai kegiatan berpikir praktis (untuk mengubah keadaan), bukan sekadar berpikir teoritis (untuk menambah pengetahuan). Sidharta kemudian merincikan bahwa penalaran hukum senantiasa dipengaruhi oleh landasan berpikir tertentu, yakni aliran-aliran filsafat hukum, seperti: Aliran Hukum Kodrat, Positivisme Hukum, Utilitarianisme, Mazhab Sejarah, dan Realisme Hukum.
 
Enam aliran filsafat hukum tersebut adalah arus utama yang membentuk kerangka orientasi berpikir yuridis. Dalam konteks ini, perbedaan interpretasi antar aparat penegak hukum selain soal metode penafsiran, juga terkait erat dengan pemihakkan pada ajaran hukum tertentu. Secara khusus, dalam menafsir atau menginterpretasi suatu UU, Geny mengusulkan beberapa langkah.
 
Pertama, yang harus dilakukan adalah memperhatikan maksud pembentuk UU waktu UU itu dibuat. Kedua, memperhatikan situasi masyarakat (suasana kebathinan/rasa keadilan) waktu UU itu dibentuk, yakni kebutuhan dan susunan sosial zaman itu. Ketiga, pada saat yang bersamaan, perlu pula diperhatikan logika internal dan sistematika UU itu sendiri.
 
Jika dilihat dari motif dan kepentingannya, maka gambaran umum korupsi di Indonesia, perlu dilihat dari sejarah panjang perkembangan praktik korupsi. Literatur sejarah masyarakat Indonesia, terutama pada zaman kerajaan-kerajaan kuno, seperti kerajaan Mataram, Majapahit, Singosari, Demak, Banten dan lain-lain mensinyalir bahwa konflik kekuasan yang disertai dengan motif untuk memperkaya diri, telah menjadi faktor utama kehancuran kerajaan-kerajaan tersebut.
 
Pada zaman penjajahan, praktek korupsi telah mulai masuk dan meluas ke dalam sistem sosial-politik. Memasuki era kemerdekaan yang dimulai dari era Orde Lama, Orde Baru hingga Orde Reformasi saat ini.
 
Sejak zaman Orde Lama hingga Orde Reformasi sekarang, korupsi sudah mulai merajalela meskipun negara ketika itu baru terbentuk dan belum stabil. Utuk memberantas korupsi itu, pemerintah memang melakukan berbagai cara seperti; pembenahan hukum, hingga membentuk komisi-komisi yang bertujuan untuk mencegah meluasnya korupsi.
 
Selain pemerintah, masyarakat publik melalui sejumlah LSM juga gencar mengkampanyekan gerakan melawan korupsi. Masyarakat juga gencar melaporkan praktek korupsi yang dilakukan penyelenggara Negara. Ada beberapa LSM yang cukup gencar dalam upaya pemberantasan korupsi diantaranya seperti; Indonesian Corruption Watch (ICW), Masyarakat Tranparansi Indonesia (MTI) dan lain-lain.
 
Dalam aspek pembenahan hukum, pemerintah dan DPR juga telah melahirkan banyak indtrumen peraturan perundang-undangan yang semuanya bertujuan untuk mencegah dan memberantas praktik korupsi. Ada beberapa peraturan hukum yang telah dibuat seperti: UUD 1945 khususnya pasal 21 dan pasal 5 (ayat 1). UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Ketetapan MPR No. XI tahun 1998. UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaran Pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek KKN. UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dll.
 
Selain ketentuan perundang-undangan itu, juga ada upaya lain dari pemerintah dalam Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RANTAS-TPK). Gerakkan itu diluncurkan dalam kebijakan nasional pemerintah dalam forum rapat tim gabungan tahun 2004 antara BAPPENAS, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Departemen Hukum dan HAM serta Polri. Namun semua upaya dan kebijakan tersebut, masih belum efektif untuk memberantas korupsi di Indonesia. Tanpaknya, ketidakefektifan upaya pemberantasan korupsi itu, disebabkan antara lain karena banyak rumusan pasal-pasalnya dalam berbagai peraturan tersebut yang bukan saja ambivalen dan multi-interpretasi, tetapi juga karena penerapan sanksi hukum terhadap pelaku korupsi sangat lemah.*** 

(bersambung)
Oleh: Bernadus Barat Daya