Setya Novanto, DPR Bandel dari Partai Golkar
Cari Berita

Setya Novanto, DPR Bandel dari Partai Golkar

20 July 2017

Masa lalu itu seperti asap rokok: dihisap, dihembuskan, lalu hilang terbawa angin. Tetapi, berbeda dengan masa lalu Setya Novanto, ia memang seperti asap rokok itu tetapi tetap mensisakan bau tembakau dalam setiap hembusan napasnya
(Gambar: Istimewa)
Ditengah polemik pro kontra PERPPU No. 2 Tahun 2017, publik Indonesia kembali digemparkan dengan penetapan ketua DPR RI, Setya Novanto (SN) sebagai tersangka terkait korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) yang bernilai Rp 5,9 triliun. Penetapan Setya Novanto sebagai tersangka mengingatkan kembali kisah-kisah lamanya yang lekang termakan waktu.

Dalam novelnya yang berjudul Ciuman Di Bawah Hujan, Lan Fang menuliskan demikian, "Masa lalu itu seperti asap rokok: dihisap, dihembuskan lalu hilang terbawa angin". Cerita masa lalu SN berbeda dengan apa yang ditulis Lan Fang dalam novelnya. Dia memang seperti asap rokok, tetapi asap rokok itu masih mensisakan bau tembakau dalam setiap hembusan napasnya.

Pada tahun 1999, SN berhadapan dengan Kejaksaan Agung terkait cesie Bank Bali. Namun, kejaksaan menghentikan kasusnya pada tahun 2013. Lolos dari kasus tersebut, SN kembali berulah dan berurusan dengan hukum. Jelang akhir tahun 2015, publik dihebohkan dengan rekaman perbincangan antara SN dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoedin serta pengusaha Riza Chalid.

Kasus yang terkenal dengan sebutan, "Papa Minta Saham" ini mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait saham Freeport. SN lantas mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua DPR RI. Namun, Kejaksaan Agung (KA) menyelidiki kasus yang disebut dengan dugaan pemufakatan jahat tersebut. Naasnya meski masuk kategori kasus pemufakatan jahat, KA lantas menutup penyelidikan itu lantaran tidak memiliki cukup bukti.

SN pun melenggang kembali ke kursi ketua DPR RI pada November 2016 setelah berhasil menjadi ketua umum Partai Golkar.

Berstatus sebagai tersangka, kasus SN memang masih harus melewati beberapa tahapan untuk kemudian dijebloskan ke penjara. Akan tetapi, penting bagi kita dan semua pihak yang berkewenangan terkait kasus ini untuk cerdas melihat bagaimana pergerakan SN terutama usaha-usaha mencuci tangan atas kasus-kasus yang menjeratnya.

Dalam bukunya yang berjudul Di Simpang Peristiwa: Mencatat Peristiwa, Menuai Hikmah Pater Friedz Meko, SVD menguraikan dengan sangat sempurna, bagaimana seseorang yang memilih untuk berani melakukan tindakan korupsi adalah orang yang tahu dan mau menelanjangi harga dirinya.

Harga diri seseorang itu lebih berharga dari pada sekantong emas. Kesucian harga diri menurut Pater Friedz tidak bisa diukur secara materiil. Pada satu sisi, setiap orang memiliki kesadaran bahwa ia memiliki sederetan kelemahan yang berpotensi untuk meluluhkan atau melukai harga dirinya. 

Pengalaman kasus yang menimpa SN selama beberapa tahun terakhir memang selalu berujung kepada kesadarannya akan beberapa kelemahan yang ada dalam dirinya, hal ini dibuktikan dengan pengunduran dirinya sebagai ketua DPR RI setelah mendapat tekanan atas kasus "Papa Minta Saham" beberapa waktu lalu.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, benarkah SN menyadari kesalahan-kesalahan yang dilakukannya itu merugikan orang lain dan ia tulus untuk legowo terhadap setiap tuduhan yang menamparnya dari berbagai sisi?

Status sebagai tersangka sekarang ini, memberikan jawaban tersirat mengenai jawaban atas pertanyaan tersebut. SN secara pribadi sebagai "koruptor" yang diseret mempunyai kesadaran akan kesucian harga dirinya, tetapi karena ia berada dalam sistem komunal yang sama-sama memiliki kesepakatan "bermain api", maka ia pun  berani mempertaruhkan harga dirinya. 

Dengan munculnya beberapa tokoh penting dalam kasus korupsi KTP-el  setidaknya sudah mulai menunjukkan titik terang bahwa korupsi yang adalah "penyakit" seperti sumur tanpa dasar ini harus segera diberantas secara masif. Meski sudah menyebar ke berbagai penjuru, harus ada sosok yang harus dan berani menyembuhkan atau memberantasnya.

Presiden Jokowi sampai sekarang belum mengambil tindakan atas Pansus DPR yang berupaya melemahkan KPK. Memberantas penyakit ini membutuhkan seorang pemimpin yang memiliki ketangguhan moral dan spiritual. Jokowi memiliki dua keunggulan tersebut, hanya tinggal menunggu keputusan terbaik membela KPK. 

Paling penting sebenarnya adalah kesadaran dari dalam diri orang-orang yang memegang jabatan publik seperti SN. Pater Friedz menekankan secara tegas, "kalau ia menyadari bahwa dirinya sebagai seorang yang bermoral dan bermartabat, lalu 'kebetulan' dipercaya negara untuk mengatur suatu sistem demi kesejahteraan bersama, maka ia akan lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan yang salah letak itu".

Setya Novanto, DPR bandel dari Partai Golkar? Anda sendiri yang menilainya. Salam

Oleh: Andi Andur