Mengedukasi Publik Soal Peran dan Fungsi Aparatur Desa
Cari Berita

Mengedukasi Publik Soal Peran dan Fungsi Aparatur Desa

29 July 2017

Memahami peran dan fungsi aparatur desa adalah dasar dari upaya pengedukasian publik soal hal-hal administratif yang cenderung lebih menyulitkan masyarakat desa (Foto: Dok. Pribadi)
Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, memiliki keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja, 2003: 3). Sebagai kesatuan masyarakat hukum dibentuklah Pemerintahan Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (PP. No. 72/2005).

Pemerintahan Desa merupakan ujung tombak dalam sistem pemerintahan dari pusat sampai daerah. Hal itu dikarenakan pemerintah desa berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga berhasil tidaknya dalam sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah sangat bergantung pada baik tidaknya penyelenggaraan pemerintahan di desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan BPD.

Memahami peran dan fungsi perangkat desa
Mengapa penting bagi kita memahami peran dan fungsi perangkat desa? Hal ini karena masih banyak masyarakat kita belum pernah benar-benar memahami peran dan fungsi masing-masing lembaga atau aparatur desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini kemudian menginspirasi penulis untuk memberikan pemahaman atau edukasi massa demi memudahkan serta kelancaran dalam mengurus administrasi terutama pada kondisi-kondisi genting seperti urusan kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya seperti pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan seperti seksi-seksi yang membidangi urusan tertentu dan dikepalai oleh kepala seksi dan kepala dusun yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Kepala desa bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sedangkan fungsi kepala desa adalah memimpin penyelenggaraan pemerintah desa, mengajukan rancangan peraturan desa, mengajukan dan menetapkan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas bersama BPD, membina kehidupan dan perekonomian desa, mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif dengan pemberdayaan masyarakat desa dalam menyediakan sarana prasarana desa.

Sekretaris Desa bertugas untuk menjalankan administrasi pemerinthan, pembangunan dan kemasyarakatan desa, memberikan pelayanan administratif kepada kepala desa serta melaksanakan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi sekdes adalah memimpin sekretariat dalam rangka: melaksanakan koordinasi, menyusun program dan petunjuk serta menyusun laporan pertanggungjawaban, melaksanakan pengelolaan keuangan, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, pelaporan dan pembinaan perangkat desa lainnya.

Sementara kepala seksi adalah unsur pelaksana teknis lapangan serta pembantu sekretaris desa dalam bidang tugas tertentu. Kepala Dusun adalah unsur pembantu kepala desa di wilayah bagian desa. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa.

Mengingat begitu pentingnya peran pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia guna mencapai tatanan masyarakat yang adil dan makmur, sejak tahun 1998 bangsa Indonesia melaksanakan reformasi pelaksanaan pemerintah daerah dengan penerapan asas otonomi daerah.

Otonomi daerah merupakan harapan baru bagi masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sekaligus sebagai peluang baru yang dapat membuka ruang kereativitas bagi aparatur pemerintah desa, BPD, LPMD dan masyarakat dalam mengelola pembangunan di desanya.

Otonomi daerah juga memberi keleluasaan yang bertanggung jawab kepada pemerintah desa untuk menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, agar permasalahan-permasalahan yang ada di desa seperti kemiskinan, keterbelakangan ilmu pengetahuan, pendidikan, informasi, wawasan yang sempit, ketergantungan, rasa tidak percaya diri dan lain-lain dapat diatasi dengan pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat desa.

Satu hal yang sangat penting dirasakan oleh masyarakat desa dalam era otonomi daerah adalah semakin transparansinya pengelolaan pemerintah desa dalam segala aspek, dan semakin pendeknya mata rantai birokrasi, hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap jalannya pembangunan di desa.


Oleh: Ona Yonasti Udus
Mahasiswa Prodi Statistik Univ. PGRI Adi Buana, Surabaya
Kader PMKRI Cab. Surabaya-Sanctus Lucas