Korupsi dan Budaya Malu
Cari Berita

Korupsi dan Budaya Malu

28 July 2017

Kultur budaya malu yang sudah berdiri kokoh di atas fondasi bangunan yang kuat, sebuah tindakan yang baru dinilai salah jika sudah diketahui secara meluas 
Skandal kasus e-KTP ramai dibincangkan di setiap media massa indonesia. Bukan tidak mungkin kasus ini menjerat sejumlah tokoh-tokoh elite negara tercinta ini dan anggota DPR terhormat di Senayan pun membuat publik miris dan terhenyak karena aliran dana dalam jumlah besar telah berputar ditangan kaum tercinta ini yang merugikan negara indonesia dengan jumlah miliaran rupiah.
Keberadaan mereka sebagai elemen untuk mengayomi kepentingan rakyat seakan berubah menjadi kewenangna untuk kekenyangan diri sendiri. Ditengah gemparnya usaha bersama untuk memeberantas praktik korupsi di Indonesia, kasus e-KTP menjadi sebuah langkah mundur yang menyakitkan hati masyarakat luas.
Kegelisahan masyarakat akan pelaku kasus korupsi seakan sedikit terjawab dengan beraninya lembaga KPK untuk membongkar kasus e-KTP yang sudah menggemparkan kita rakyat biasa pastinya. Upaya yang dilakukan Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) melakukan penindakan terhadap koruptor di negeri ini memberikan harapan baru bagi upaya pemberantasan koruptor di Indonesia.
Sifat pemberantasan ini berlaku untuk semua pihak dan warga negara tanpa memandang jabatan, baik itu lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif tentu juga mereka yang berwewenang sebagai pihak penindakan tidak boleh terlepas dari jeratan KPK demi menegak asas dan tujuan di negeri ini.
Jika meneliti bunyi pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang kewenangan KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dibatasi oleh tindakan pidana korupsi yang :
1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan aparat  penegak hukum dan penyelenggara negara.
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan atau
3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit RP 1.000.000.000,- ( satu miliar rupiah)
Dari ketiga point diatas dapat kita paham bahwa, kita akan bebas dari jeratn kasus korupsi jika menghindari hal-hal diatas.
Dari point tiga diatas, saya dapat berpendapat bahwa kita akan tersangkut korupsi jika telah merugikan negara paling sedikit RP 1.000.000.000,- ( satu miliar) dan potensi korupsi yang jumlah  ’kecil-kecil’ tidak akan berpengaruh.
Namun yang menjadi pertanyaan kita bukankah korupsi yang kecil-kecil itu nanti akan menjamur dan berpotensi untuk menimbulkan kerugian negara  dalam jumlah yang cukup besar? Bukankah korupsi yang dalam jumlah miliaran dan trililiun itu berawal dari recehan yang jumlahnya “kecil-kecil?”
Korupsi adalah sebuah kasus yang dapat kita katakan sebagai aspek yang  dapat menimbulkan legitemasi yang cukup besar bagi kehidupan ditengah masyarakat, bukan tidak mungkin pemikiran masyarakat sekarang sudah terpola dan sudah terpelajar akan semua tindakan para kaum elit negara ini.
Kepercayaan dan keabsahan jabatan dan status mereka pasti kan terpenagruh untuk selanjutnya. Entahlah, hal ini seakan tidak pernah disadari oleh para pelaku korupsi di negeri ini. Sejumlah kasus masih saja terjadi dan sekaan menimbulkan sejuta pertanyaan buat kita semua apa yang menjadi landasan utama korupsi dinegeri ini?
Saya berpendapat bahwa landasan utama terjadinya korupsi negeri ini berawal dari konstruksi budaya yang dihidupi oleh masyarakat  kita yakni tidak adanya budaya malu yang hidup dan meranah di tengah masyarakat Indonesia.
Budaya malu
Budaya malu (culture)  dan budaya salah (shame culture) adalah dua aliran kebudayaan yang pernah dikemukakan oleh seorang Antropolog Budaya Amerika Ruth  Benedict, selanjutnya dia membedakan dua aliran kebudayaan tersebut.
Budaya salah dimana pengertiannya seperti hormat, reputasi, nama baik, status, gengsi, sangat ditekankan. Oleh karenanya jika seseorang melakukan kesalahan, untuk menjaga kehormatan dan wibawanya budaya malu adalah tonggak ukur dan upaya paling ampuh mengatasinya dan akan lebih efektif jika dua budaya ini kita tanamkan dari kehidupan masyarakat dalam hal ini adalah pendidikan anti korupsi itu sendiri.
Hal inilah yang kemudian mendorong KPK untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi sedari dini. Lebih jika kita meneliti tratejik KPK tahun 2008-2011 tergambar bahwa salah satu sasaran untuk bidang pencegahan adalah pembentukan budaya masyarakat anti korupsi, melalui pendidikan yang profesional baik sektor formal maupun informal secara bertahap.
Untuk tingkat forma, Pada tanggal 23 Oktober 2008 yang lalu, Ketua KPK telah menyerahkan modul Pendidikan Anti Korupsi kepada Mendiknas sebagai pertanda dimulainya kerja sama antara KPK dengan jajaran Depdiknas dalam pemberantasan korupsi dengan sekolah sebagai ujung tombaknya.
Dalam kesempatan ini sedari dini dan secaraa bertahap disini harus mencakup semua aspek formal dan informal baik TK, SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi. Target dari pelaksanaan ini adalah untuk terciptanya generasi yang memahami apa itu korupsi dan akibatnya bagi bangsa dan negara, yang berani mengatakan “TIDAK” terhadap korupsi sehingga akan timbul kesadaran bersama untuk bangkit melawan korupsi dan kaitannya ddengan budaya salah yang diukemukan Ruth Bebedict adalah dengan dua budaya salah dan budaya malu tertanam dalam jiwa kaum muda tingkat dan frekuensi keinginan untuk melakukan kasus korupsi setidaknya  pelan-pelan akan berkurang.
Menjadi pertanyaan penting, ketika KPK menggandeng Depdiknas dalam pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi, apakah tidak ada kekhawatiran KPK akan tertular virus penyakit dari Depdiknas? akankah korupsi ini akan hilang dari bayangan hidup masyarakat indonesia?
Sisi lain kita bisa menjelaskan mengapa praktik korupsi masih begitu masif dan sistematik di Indonesia. Sejauh praktik ini tidak diketahui publik, korupsi bukanlah sebuah kejahatan. Saya dapat mengatakan bahwa, korupsi tidak disadari  sebagai sebuah tindakan yang melanggar hukum jika dialkukan secara rapi, tertutup dan dilakukan diluar pengetahuan masyarakat luas. Disini kultur budaya malu yang secara luas dihidupi karena selalu ditutup-tutupi dengan menyuap para penegak hukum.
Dalam hal ini, kita bissa melihat bahwa bangunan kultur yang dihidupi masyarakat dan upaya pendidikan anti korupsi sedari dini dari KPK kemudian mampu membentuk sebuah wacana intelektual dan moral dengan harapan seedikit dari sekian banyaknua kasus korupsi dinegeri ini akan pelan-pelan menghilang.
Sayangnya, jika bangunan itu dibangun diatas fondasi yang keliru dan salah, maka pemahaman yang benar dan salah pun menjadi kabur, target awal dari pelaksanaan yang diajukan KPK yang bekerja sama dengan MENDIKNAS akan berbalik arah.
Kultur budaya malu yang sudah berdiri kokoh di atas fondasi bangunan yang kuat, sebuah tindakan yang baru dinilai salah jika sudah diketahui secara meluas dan terbuka akan berubah menjadi sebuah tindakan awal korupsi kaum elit yang selalu mengagungkan budaya malu. Mengapa?
Inilah langkah awal mereka menyogok kaum penegak hukum sebagai upaya agar kasus yang bersangkutan yang menjeratnya tidak perlu dipublikasikan dan sama saja mengehentikan dengan jalan uang adalah jaminan. Akankah korupsi akan berakhir?
Dengan sikap mendua seperti ini, maka akan sangat sulit bagi kita untuk menolak dan memberantas korupsi. Bahkan, lembaga negara turut andil dalam bersikap ambigu terhadap korupsi. Standar ganda juga diterapkan dalam penanganan kasus-kasus korupsi yang seringkali bernuansa kepentingan politik (praktis) dibandingkan dengan usaha sungguh-sungguh untuk menciptakan clean and good governance.
Jika menjadi bagian dari kelompok yang berkuasa, maka terjamin aman dan tidak tersentuh perkara hukum. Demi kepentingan politik, seseorang bisa dimasukkan ke penjara dengan tuduhan korupsi. Akan tetapi, demi kepentingan politik pula, seseorang menjadi untouchable dalam perkara korupsi.
Jika demikian, pesimisme terhadap supremasi hukum di Indonesia akan terus berlanjut. Zero-trust masyarakat terhadap penegakan hukum merupakan akibat krisis kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka tidak ada lagi fungsi negara sebagai penjaga ketertiban hukum dalam masyarakat. Masyarakat akan berada dalam kondisi yang anarkhis, kacau, dan tinggal menunggu kehancuran.
Budaya Malu dan Pendidikan Antikorupsi
Pendidikan sebagai tugas imperatif manusia selalu membawa implikasi individual dan sosial. Secara individual, pendidikan merupakan sarana untuk mengembangkan potensi manusia, baik potensi jasmani, rohani, maupun akal. Pendidikan yang baik pastilah bisa mengembangkan potensi manusia tersebut secara bertahap menuju kebaikan dan kesempurnaan.
Kebudayaan yang berupa nilai-nilai, perilaku dan teknologi yang telah dimiliki generasi tua, diharapkan dapat diwariskan kepada generasi muda agar kebudayaan masyarakat senantiasa terpelihara dan berkembang. Tentu saja pewarisan budaya tidak dalam konotasi yang pasif, tetapi berupaya untuk melahirkan generasi yang mampu berkreasi untuk mengembangkan kebudayaan agar lebih maju dan berkembang ke arah yang lebih positif.
Mendirikan fondasi bangunan mengenai budaya malu yang kuat hendaklah sejalan dengan dengan praktik dan makna yang gerkandung sebenarnya. Dalam konteks pendidikan antikorupsi, proses pendidikan mestinya bersifat sistematis dan massif. Cara sistematis yang bisa ditempuh adalah dengan melaksanakan pendidikan antikorupsi secara intensif.
Pendidikan antikorupsi bisa digunakan untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran dan tidak mudah menyerah demi kebaikan. Pendidikan antikorupsi menjadi sarana sadar untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi.
Pendidikan antikorupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi.
Mentalitas antikorupsi ini akan terwujud jika kita secara sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk mampu mengidentifkasi berbagai kelemahan dari sistem nilai yang mereka warisi dan memperbaharui sistem nilai warisan dengan situasi-situasi yang baru.
Dalam konteks pendidikan, “memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya” berarti melakukan rangkaian usaha untuk melahirkan generasi yang tidak bersedia menerima dan memaafkan suatu perbuatan korupsi yang terjadi.
Dalam hal ini,membangun fondasi bangunan akan pemahaman budaya malu betul-betul dipahami sebagai budaya malu yang berdampak pada meningkatnya optimisme akan melakukan tindakan yang bersifat berani mengatakan ANTI KORUPSI. Karena bukan tidak mungkin akan andil memberantas  korupsi akan berdampak meluas jika budaya malu dan budaya salah betul-betul diterapkan.
Dalam hal ini, pendidikan antikorupsi selain  dijalankan dipendidikan formal, diterapkan juga dalam kehidupan dasar masyarakat yang ditekankan pada kaum muda sebagai generasi penerus. Karena jika hal ini tidak bersama-sama kita usahakan dan perjuangkan maka korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan.
Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan di negeri ini. Dilain pihak upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal.
Korupsi dalam berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan kita yang bahkan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini tetap kita biarkan berlangsung maka cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini.karena itulah pendidikan antikorupsi dengan budaya malu betul-betul dijadikan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia dan marilah kita mencoba menerapkannya sejak dini.

Oleh : Romana Edit Theresa
Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.