Dukung PERPPU No. 2 Tahun 2017, Ini Alasan PMKRI Surabaya
Cari Berita

Dukung PERPPU No. 2 Tahun 2017, Ini Alasan PMKRI Surabaya

21 July 2017

Masa aksi damai Dukung PERPPU No. 2 Tahun 2017 Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Surabaya tengah membagi brosur dan  beberapa seruan kepada masyarakat Kota Surabaya, di depan Kantor RRI Surabaya Jumat (21/7)
Dengan dikeluarkannya PERPPU No. 2 tahun 2017 tentang perubahan atas UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) pada tanggal 10 Juli 2017, diperlukan adanya penegasan sikap dari setiap warga negara Indonesia dalam menyikapi PERPPU tersebut untuk kemudian dijadikan sebagai UU.

Dukungan yang dimaksud adalah pernyataan sikap menerima atau menolak diberlakukannya PERPPU tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Undang-undang merupakan model transformasi ideologi kedalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Keluarnya PERPPU ini bisa dipandang sebagai pengejawantahan nilai-nilai Pancasila dalam tataran praksis. Kehadiran negara dalam sistem demokrasi di Indonesia, sangat penting karena negara mampu melampaui secara ideologi kepentingan-kepentingan kelompok atau golongan yang jika tidak diatur sedemikian rupa justeru akan mengarah pada disintegrasi kebangsaan. 

Disinilah negara hadir sebagai causa efisien sehingga ideologi yang sudah menjadi causa fomalis maupun causa finalis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mampu menjaga keadaban demokrasi Indonesia.  

Mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, prasyarat perlu dibuatnya sebuah perppu adalah: Ada kebutuhan  mendesak  untuk  menyelesaikan  masalah hukum secara cepat  berdasarkan Undang-Undang, UU yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada UU tetapi tidak memadai, dan Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. 

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, keluarnya PERPPU No. 2 Tahun 2017 ini cenderung terkesan gegabah dan tergesa-gesa. Ketidakjelian pemerintah dalam merangkul objek (ormas) pemberlakuan PERPPU ini menguatkan indikasi bahwa UU di negara kita sejak dahulu sampai sekarang sarat akan kepentingan politik. 

Hal ini terbukti dengan implementasi UU yang kurang maksimal dan terkesan setengah hati pemerintah dalam menyikapi situasi terkait isu-isu yang sebenarnya sudah lama menjadi perhatian masyarakat pada umumnya seperti radikalisme.

Sikap Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) adalah sebagai berikut:

Mendesak agar PERPPU No. 2 Tahun 2017 ini segera dibahas dalam rapat Paripurna DPR dan melibatkan unsur-unsur terkait.

Dalam penerapan PERPPU ini, pemerintah tidak boleh mengabaikan pendekatan dialogis untuk menjamin hak-hak warga negara yang sudah diakui secara konstitusional tetap berjalan pada koridornya.

Pemerintah harus memaksimalkan peran instrumen perangkat penegak hukum yang “berkemampuan” dialogis sesuai dengan sila ke-3 dan ke-4 Pancasila.

Pemerintah harus konsisten dalam menerapkan dan menegakan peraturan-peraturan yang sudah dibuat.

PMKRI Cabang Surabaya-Sanctus Lucas, “MENDUKUNG PERPPU NO. 2 TAHUN 2017”.

Demikian Pers Release ini dibuat untuk kemudian menjadi masukan konstruktif kepada pemerintah dan aparat penegak hukum Negara Republik Indonesia. (MN/AA)
   
Sumber: Humas Aksi Damai Dukung PERPPU No. 2 Tahun 2017 PMKRI Cabang Surabaya (Afrianto Agal)