Ahok, Korban Pembangunan Politik Indonesia
Cari Berita

Ahok, Korban Pembangunan Politik Indonesia

10 May 2017

Andi Andur
Keutuhan bangsa atau integrasi nasional tetap menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan politik kita karena landasan kehidupan kebangsaan kita yang bertumpu pada realitas keragaman atau pluralitas kita.

Sungguh sebuah keniscayaan ketika kita menemukan kondisi Negara kita yang masih berdiri kokoh dengan segala sesuatunya heterogen. Pada kondisi-kondisi seperti ini penulis merasa perlu sekali lagi kita mengenang kembali betapa hebatnya talenta yang dikaruniakan Tuhan kepada pendiri bangsa kita, Soekarno dkk.

Mental kita yang cenderung haus akan kekuasaan membuat kita lupa diri bahwa tugas kita hanya sebagai penjaga yang merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tetapi kita masih belum cukup mampu memperjuangkannya.

Bangsa Indonesia terdiri dari banyak suku, bahkan golongan etnis; tinggal di banyak pulau dan wilayah; mengarungi sejarah budaya, agama dan tradisi masing-masing berbeda satu sama lain. Dalam sejarah politik Indonesia modern, mereka telah mengenal den mengecap sesuai dengan latar belakang itu. Faktor keragaman ini memang bisa merupakan potensi tetapi juga kendala dalam menjaga, menegakkan dan membangun wawasan kebangsaan Indonesia yang kokoh dan berkelanjutan.

Kohesi sosial sebuah masyarakat juga ditentukan oleh persepsi dan pengalaman empiris kehidupannya. Dalam masyarakat dengan bingkai kehidupan ekonomi yang mengabaikan kepekaan rasa keadilan dan aspirasi persamaan antargolongan dan anggota-anggota masyarakat akan sangat sulit membangun sebuah wawasan kebangsaan yang kukuh.

Dalam sistem kehidupan sosial ekonomi dimana disparitas antara kaya-miskin, kuat-lemah, kuasa-tak berdaya, China-pribumi, mayoritas-minoritas terasa menyolok wawasan kebangsaan karena dalam prakteknya bisa dirasakan sebagai kiat si kuat untuk mempertahankan status quo dan pertpetuasi sistem sosial yang dirasakan masih belum adil itu.

Dalam bukunya yang berjudul Dialog dengan Kekuasaan (1996), Soejipto Wirosardjono memaparkan tiga tantangan pembangunan politik Indonesia sejak revolusi 1966.

Pertama, tantangan untuk bisa tetap menjaga, mempertahankan dan memelihara bahkan meningkatkan keutuhan dan keselamatan kehidupan kebangsaan kita, dibawah naungan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 atau dengan kata lain tantangan Nation Integration Indonesia.

Kedua, tantangan bagaimana kita dapat terus membangun, menyempurnakan kalau perlu melempangkan kembali sistem politik yang hendak kita bangun supaya tetap menuju pada sasaran kelangsungan tegaknya asas Pancasila dan konstitusi kita UUD 1945 secara murni dan konsekuen itu.

Ketiga, bagaimana kita bisa menerjemahkan dengan sahih dan tepat prinsip-prinsip konstitusi itu dalam rumusan kebijakan, pelaksanaan, dan partisipasi serta kendali jalannya pembangunan nasional.
Dengan beberapa tantang tersebut pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita membangun tatanan kehidupan politik yang kukuh landasannya bagi masyarakat plural semacam itu? Inilah soal kedua dalam menegakan political order dalam keragaman seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Dalam rangka pembangunan sosial ekonomi, kita bisa menanggulangi keragaman itu dengan membangun dinamika ke arah berkurangnya kesenjangan taraf kehidupan dan persamaan kesempatan dan peluang untuk mengakses sumber-sumber nasional. Sebuah wahana yang tidak hanya terdiri atas infrastruktur politik yang ada tetapi juga peluang sah bagi lahirnya wahana baru mewakili aspirasi nyata hidup di masyarakat.

Dalam kehidupan politik ada tuntutan-tuntutan melekat untuk meladeni aspirasi kemajuan, modernisasi melalui pembaruan dan perubahan. Sebaliknya akan nada kecenderungan resistensi alami untuk mengekang dan mengendalikan jalannya perubahan itu atas nama terpeliharanya ketertiban, stabilitas, dan sustainance of order. Hal inilah fenomena politik yang laten. Ahok dalam setiap tantangan politiknya selama ini sedang bergulat dalam situasi ini hingga hari ini.

Polemik akan perbedaan platform penilaian jalannya pembangunan politik nasional antara pengelola pembangunan dengan rakyat sebagai subjek politik menjadi sebuah keniscayaan. Pengelola pembangunan yang beranjak dari platform tujuan dan dasar-dasar normatif berlawanan dengan rakyat yang menilai dari segi realitas empirik dari dampak dan akses tindakan atau kebijakan tersebut.

Disinilah perlunya dialog politik itu dilaksanakan secara berlanjut, makin dewasa, makin sistematik dan melibatkan komunitas politik yang lebih luas. Negara sebagai sebuah sistem aktualisasi kedaulatan rakyat dirancang untuk berdaya mengendalikan berfungsinya institusi-institusi tersebut yang bermaksud agar arah dan tujuan pembangunan politik seperti yang dikehendaki dan optimasi tercapainya kepentingan rakyat terjamin.

Inilah sesungguhnya dimensi pertanggungjawaban politik dari pembangunan nasional. Inilah sasaran demokrasi dan partisipasi politik dalam proses pembangunan nasional. Salam… 

Oleh : Andi Andur
Pemimpin Redaksi marjinnews.com