Dana Desa Mengeksploitasi Masyarakat
Cari Berita

Dana Desa Mengeksploitasi Masyarakat

4 April 2017

Andi Andur
Setelah dua tahun lebih UU Nomor 6 Tahun 2004 tentang desa dilaksanakan kita selalu terluput dari perhatian akan dampak serius yang paling mematikan dalam proses implementasi kebijakan pemerintah. Implikasinya adalah cenderung melemahnya implementasi moral dan nilai tradisi dalam pelaksanaan kerja pimpinan desa.
 
Menurut Trisno Yulianto, pengelola Gubug Kata Magetan dalam kolom Teroka harian Kompas (03/04) bahwa meskipun materi dana desa secara definitif menghormati asal-usul kewenangan desa atau eksistensi desa adat, kemerosotan kearifan lokal tetap akan berdampak negatif pada kebudayaan desa setempat karena dalam pelaksaannya, desa tereduksi ke dalam berbagai proyek birokrasi “pembangunan” dan orientasi pemimpinnya pun hanya pada dana anggaran.

Persoalan tersebut memang cukup masuk akal, menurut hemat penulis konsep yang demikian akan membuat pemerintah desa akan terjebak pada persoalan-persoalan administrasi proyek dan pelaporan keuangan dana desa yang lebih kepada bagaimana kita harus tunduk dalam beragam aturan politis. Penulis mencoba berpikir positif tentang pengelolaan dana desa yang lebih akrab dengan kemungkinan menjadi lahan empuk koruptor.

Selain itu, dana desa juga menjadi pemantik konflik sosial. Kedudukan pemerintah desa yang adalah pamong kepemimpinan masyarakat desa cenderung mengabaikan proses yang selama ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat dimana sikap partisipatorik diambil alih menjadi kesewenangan para pamong, anggapan bahwa masyarakat sebagai objek pembangunan pun semakin di perkuat oleh tindakan yang secara tersirat dalam setiap tindak tunduk para pamong.

Contoh paling konkret dan nyata terlihat adalah tergerusnya kebiasaan masyarakat desa dalam konteks musyawarah desa. Pada masa-masa sebelumnya musyawarah desa diselenggarakan dalam semangat kebersamaan, egalitarian dan mencerminkan permufakatan konstruktif berubah menjadi agenda kerja yang tereduksi sekadar membahas rencana proyek dan anggaran.

Sekarang ini pun desa semakin nyata menunjukan penyakit akut bernama teknokratisme, desa dijadikan objek segala macam regulasi yang mengatur dan mengikat atas nama otonomi desa. Topeng otonomi inilah yang kemudian menjadi penutup dampak penyakit teknokratisme sehingga menyebabkan desa menjadi sibuk secara politis lalu mengabaikan dan bahkan kehilangan entitas budayanya.

Dalam kehidupan masyarakat NTT pada saat ini, memang belum sampai kepada tataran kemunculan konflik-konflik horisontal yang berujung kepada hilangnya kearifan lokal sebagai sesama masyarakat desa yang berbudaya. Namun, tanda-tanda yang menjadi rujukan akan menimbulkan potensi konflik sudah mulai nyata terlihat. Event demokrasi Pilkades pun dimanfaatkan sebagai sarana pemenuhan hasrat menjadi pamong penggelintir politik uang, keluarga yang sebenarnya menjadi bagian paling berharga dalam kehidupan pun di korbankan untuk sesuatu yang bernilai secara material.

Tujuan akhir tulisan ini pun semakin jelas terlihat, perlu di ambil kebijakan keras dan baru untuk juga mengintegrasikan hak masyarakat lokal dengan perspektif kebudayaan. Masyarakat desa harus dijadikan aktor dalam pembangunan desa dan pengembangan kebudayaan tradisi. Sehingga semakin jelas terlihat untuk kita mulai dari sekarang berhenti melakukan aksi tipu-tipu, manusia harus tetap terjamin sebagai subyek utama, bukan obyek eksploitasi.

Oleh: Andi Andur
Pemimpin Redaksi marjinnews.com