Agama, Korban Kedengkian Manusia
Cari Berita

Agama, Korban Kedengkian Manusia

30 April 2017



Bastian Waru


Realita bahwa pengaruh agama dalam mengintervensi negara melalui ideologi dan hukum tidak dapat dielak lagi. Premis tersebut diperkuat oleh bukti-bukti munculnya kelompok-kelompok radikal garis keras, dalam hal ini kaitannya agama yang berupaya mengganggu stabiltas bangsa dan negara dengan cara mengintervensi hukum dan sistem yang berlaku, dan secara pragmatis kelompok ini memasukan ideologi yang dianut demi meloloskan kepentingan mereka.
Bermacam cara dilakukan kelompok ini dalam menjalankan visi yang diusung. Diantaranya melalui panggung politik serta dunia pendidikan. Dua obyek inilah yang kemudian menjadi sasaran utama mereka jajaki. Premis ini tidak bermaksud untuk menjurus kepada agama tertentu. Tetapi realita bahwa agama menjadi korban kedengkian manusia.

Panggung politik
Pemilihan Gubernur  dan wakil Gubernur DKI Jakarta beberapa waktu lalu merupakan momen yang patut dimemorikan oleh masyarakat indonesia khususnya Jakarta. Bagaimana tidak, drama yang di sajikan oleh pihak yang terlibat begitu indah layaknya mentari dikala fajar menyingsing. Dengan menerapkan alur maju mundur yang begitu panjang membuat sejuta pasang mata terhipnotis akan adegan-adegan manja dan liar yang tersaji.

Unsur-unsur yang sajikan pun teramat menarik perhatian. Karena bukan hanya sebatas pertarungan dua lakon yang melakoni, melainkan pertarungan para lakon yang secara tersurat tidak muncul dipermukaan, akan tetapi secara tersirat terlihat dan terbaca begitu jelas oleh karena “mungkin” akibat kecolongan atau bisa jadi karena aktor pemula.

Kehadiran para lakon ilegal inilah yang kemudian menjadi batasan masalah kita untuk di kritisi bersama. Sebab, kemunculan beberapa aktor yang terlibat secara gamblang maupun pragmatis tersebut justru memperkeruh suasana dan merusak keindahan pesta Demokrasi. Mengapa? Karena kehadiran para aktor ini yang merupakan personalia, ternyata bertujuan untuk meloloskan kepentingan individu maupun kelompok, agar premis yang diawal telah tersampaikan dapat masuk dengan mudah.

Akan tetapi masyarakat Indonesia khususnya Jakarta tidak pernah menyadari hal tersebut. Budaya masyarakat Indonesia yang manut akan sesuatu, serta hedonisme yang sudah semakin tak terbendung merupakan problematika utama sehingga masyarakat lupa diri. Ditambah dengan doktrin agama yang cenderung radikal dengan menciptakan premis yang negatif tentang agama yang lain, membuat masyarakat Indonesia sangat sulit untuk berkembang. Sehingga yang terjadi sebaliknya kita semakin tidak berkembang dan tertinggal.

Melalui drama yang tersaji dari ibu kota inilah yang kemudian memperkuat keyakinan saya akan premis yang saya sampaikan di awal. Bahwa politik menjadi salah satu sasaran utama yang berpeluang cukup besar untuk dimasuki dan dikuasai selain pendidikan dan lain-lain. Sebab melalui panggung politik mereka (kelompok radikal) perlahan masuk dalam pemerintahan dan lebih mudah mempermainkan sistem dan mengubah undang-undang yang nantinya berpotensi besar terhadap perubahan ideologi. Fakta yang terjadi di Jakarta jugalah yang menjadi alasan saya untuk berasumsi demikian. 

Pendidikan
Seperti yang selalu saya katakan bahwasannya pendidikan merupakan salah satu sarana penunjang peradaban suatu bangsa dan negara. Oleh karenanya sistem pendidikan harus betul-betul dikawal dari pengaruh-pengaruh negatif, agar jangan sampai di intervensi oleh oknum-oknum tertentu hanya untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Namun, hal ini sepertinya bukan menjadi prioritas utama pemerintah.

Pemerintah lebih kepada bagaimana eksistensi pendidikan Indonesia di mata dunia, sehingga lupa mengontrol internal pendidikan itu sendiri (dalam hal ini sistemnya). Sedangkan para kelompok-kelompok radikal ini sangat lihai membaca peluang serta cerdas mengorganisir strategi untuk masuk menguasai lembaga ini. Asumsi tersebut (terkait pemerintah yang kurang mengontrol) terbukti dengan kecolongan-kecolongan yang terjadi diberbagai kampus dan sekolah-sekolah yang merupakan di bawah naungan lembaga pendidikan.

Melalui penyebaran brosur-brosur yang secara substansi menyimpang dan melanggar konstitusi merajalela masuk di lingkungan sekolah maupun kampus. Tidak hanya itu, kampus maupun sekolah yang sejatinya merupakan tempat untuk belajar, berproses, dijadikan sebagai titik sentral dalam menyusun konsep dan strategi dari kelompok-kelompok radikal tersebut.

Pemerintah Harus Tegas
Secara umum kelemahan yang terjadi selama ini ialah pemerintah menomor duakan pendidikan. Fokus utama pemerintah selama ini adalah ekonomi. Benar bahwa ekonomi memiliki peranan yang sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa.  Akan tetapi menurut hemat saya pendidikan menjadi dasar kita untuk menjadi suatu bangsa yang maju, sejahtera, tentram dan lain-lain. Termasuk persoalan ekonomi pun harus dimulai dari pendidikan.  

Analoginya mungkin seperti ini, bagaimana persoalan ekonomi dapat terselesaikan apabila kita tidak memahami masalah apa yang terjadi pada ekonomi kita. Maka, penting untuk di edukasi terlebih dahulu, untuk mencari tau akar rumput persoalan ekonomi tesebut. Setelah mengetahui akar persoalannya, maka lebih mudah bagi kita untuk mencegah, mendeteksi dan memperbaiki masalah yang terjadi. Akan tetapi, pada kenyataannya pemerintah hemat saya tidak berpikir sampai pada tataran seperti ini.

Fakta bahwa yang di beritakan selama ini cendrung dari masalah ekonomi. Problemnya ialah kelemahan ini dibaca dan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok radikal ini sebagai sasaran mereka mengembangkan paham dan ideologi mereka sehingga lebih mudah dan cepat berkembang.  

Melihat persoalan tersebut di atas maka cara yang efektif dan efisien ialah ketegasan pemerintah dalam menegakkan hukum, mengusut tuntas oknum-oknum yang oleh pemerintah dirasa distabilitas kehidupan berbangsa dan negara. Selain itu, secara khusus peran menteri pendidikan perlu di genjot, supaya kebijakan-kebijakan tegas segera di keluarkan terkait peran sekolah maupun kampus yang membiarkan kelompok-kelompok radikal ini masuk ke lingkungan sekolah maupun kampus. Dan untuk peran partai politik maupun aktor politik di Indonesia, penting bagi pemerintah untuk mengambil sikap yang tegas, tanpa pandang bulu, terhadap mereka yang melanggar sistem dan konstitusi.

Oleh : Sebastianus Waru
Mahasiswa S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Universitas PGRI Adi Buana, Surabaya
Kader PMKRI Cabang Surabaya-Sanctus Lucas