Pede Dalam Imajinasi Pembangunan
Cari Berita

Pede Dalam Imajinasi Pembangunan

1 April 2017

Yoseph S. A. Jemparut


Polemik sengketa kepemilikan Pede tak berujung. Silang sengketa lahan antara pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah hanya mempertontonkan betapa primitifnya birokrasi kita. Kekuatan masyarakat sebagai palang terakhir perjuangan dipecahkan oleh isu tunggang menunggangi. Tegukan kopi terakhir dalam setiap diskusi hanyalah tegukan keputusasaan daripada tegukan harapan. What can we do now?

“Imajinasi” adalah cara untuk sedikit bisa mengangkangi realitas. Wilayah dimana bahkan pemerintah provinsi tidak bisa mengklaim  apapun. Kita bisa memaklumi bahwa tindakan pemerintah provinsi memberikan hak pakai kepada PT. SIM tidak lepas dari upaya mengoptimalisasi aset daerah, namun pertanyaan mendasarnya adalah adakah manfaat langsung untuk masyarakat?.

Dalam sistem demokrasi, kehadiran swasta dalam pembangunan suatu wilayah adalah sah. Prinsip subsidiaritas  antarah pemerintah  dan pengusaha bisa menyokong majunya pembangunan di suatu wilayah. Tapi perlu diingat jika bicara soal stakeholder pembangunan. Maka kita pasti menemukan bukan hanya pemerintah dan pengusaha yang berkepentingan dalam pembangunan, realitas sosial menunjukan bahwa kehadiran pemerintah adalah penyeimbang pasar dan penjamin keadilan sosial. Maka dalam hal ini pemerintah bukanlah pihak yang netral terhadap model pembangunan, tetapi wajib memastikan bahwa model pembangunan itu adalah tepat dan adil bagi kepentingan semua pihak. Maka pentinglah untuk mempertimbangkan faktor solidaritas sosial dalam pembangunan. Solidaritas mendesak sipapun untuk membuka ruang keterlibatan masyarakat dan mendorong partisipasi warga baik dalam pengambilan keputusan politik maupun keputusan ekonomi.

Dalam imajinasi saya, pemodal perlu mempertimbangkan sosial benefit dari kehadirannya di pantai Pede. Peta pembangunan dunia saat ini semua mengarah pada konsep sosial bussines daripada model klasik yang lebih sering menempatkan persoalan sosial pada second priority. Demonstrasi penolakan yang dilakukan masyarakat Manggarai tidak lepas dari logika ini. Pembangunan yang dikembangkan selama ini memang hanya menjadi domain pemerintah dan pengusaha, tanpa melibatkan masyarakat secara langsung. Malah kasus yang sering ditemui pemerintah cenderung berpihak pada pengusaha daripada masyarakat.

Dalam logika pemerintah provinsi, pertimbangan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) adalah tujuan utama optimalisasi aset oleh pihak swasta. Sementara masyarakat “menganggap” haknya untuk menikmati Pede sebagai destinasi wisata gratis akan tercabut dengan adanya kepemilikan swasta. Sementara PT. SIM ingin membangun hotel dengan pertimbangan bussines. Dari sisi politik pemerintah memiliki hak penuh untuk mengambil langkah strategis, pertimbangan bisa diperluas. Optimalisasi aset bisa diiringi optimalisasi sumber daya oleh pemerintah daerah, dalam hal ini partisipasi masyarakat harus diperluas. 

Pemerintah perlu mendesak PT. SIM untuk tetap membuka ruang terbuka bagi masyarakat dengan biaya yang bisa dijangkau oleh semua kalangan. Pede jangan hanya dijadikan wisata alam, jika saja pemerintah sedikit mau berpikir, apa salahnya kalau pede dijadikan perpustakaan terbuka, dimana ruang baca bagi masyarakat dapat difasilitasi, sentar-sentra PKL dibuka, para nelayan menjadi pemasok makanan laut bagi usaha perhotelan sehingga tidak perlu ada pengusiran. Seni-seni tradisional dikembangkan, selain untuk memmelihara budaya lokal, hal ini juga menjadi destinasi tersendiri bagi wisatawan.

Saat ini gagasan pembangunan bersama inilah yang perlu dirancang, tanpa harus berkutit pada sengketa berujuk kepentingan pribadi. Masyarakat tidak perlu lagi menuntut tempat wisata gratis, tapi perlu mendesak Pemkab dan Pemprov untuk bisa berimajinasi dengan pembangunan. Jangan sampai pemeritah mati gaya, karena miskin imajinasi. 

Oleh : Yoseph Stenly Agung Jemparut
Ketua Presidium PMKRI Cabang Surabaya-Sanctus Lucas