DANA DESA DAN POLITIK PRAKTIS

Menu Atas

Cari Berita

Advertisement

DANA DESA DAN POLITIK PRAKTIS

5 March 2017


Ilustrasi: Google search

Dalam Peraturan Menteri Desa  Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa memutuskan dan  menetapkan ketentuan pasal 3 yang diubah seperti yang tarmaktub dalam pasal 1  Tentang Prinsip Prioritas Penggunaan Dana Desa. 

Hemat penulis, "dana desa semestinya harus berpegang teguh pada prinsip keadilan, transparansi, akuntablitas dan bertanggungjawab"

Pasal 1 huruf a menjelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa harus didasari prinsip keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan. Pasal 1 huruf  b juga menjelaskan kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa. Namun, itu mungkin bukan hal yang gamblang dalam menjalankan roda kepemerintahan seperti desa, karena kenyataan berbanding terbalik.

Pelaksanaan penggunaan dana desa seakan hanya diprioritaskan hanya untuk kelompok atau golongan tertentu  saja, itu berkaca pada beberapa masyarakat yang mengeluh terkait pemerataan penggunaan dana desa yang sudah dialokasikan kemasyarakat. Terkadang masyarakat merasa kesal dan bertanya, apakah kami ini bukan warga negara Indonesia? Sehingga kami tidak dipandang perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah desa?

Ataukah tugas dan fungsi pokok desa itu hanya untuk menjalankan roda pemerintahannya dalam skala golongan saja?. 

"Politik praktis" 
Politik adalah cara, upaya, langkah atau siasat yang dilakukan seseorang atau kelompok tertentu untuk mencapai sebuah tujuan. Pemaknaan atas pengertian politik semacam ini, penting disampaikan agar persepsi kita terhadap kata “Politik” tidak menjadi bias, apalagi terjebak oleh kepentingan yang sifatnya sesaat. Disisi lain, ada juga yang menterjemahkan bahwa politik itu adalah kepentingan, politik adalah kotor.

Mungkin pandangan dari sisi lain ini yang layak dinilai dalam menterjemahkan kata “Politik” didesa yang tertinggal di NTT dalam mengkawal pergerakan perangkat desa yang berkuasa.

Sejauh ini Pergerakan politik kepentingan dalam lingkup desa di NTT memang belum bisa terbaca, karena masyarakat yang tak tau apa-apa tentang politik, cenderung hanya menyimak dan selalu mengiya-iyakan dengan segala program pemerintah yang dikeluarkan melalui pemerintah desa.

Sejarah menyatakan sesuai fakta pergerakan pemerintah desa yang mengeluarkan satu program, bisa dikategorikan hanya pergerakan penebaran elektabilitas jangka panjang dalam menduduki kekuasaan pemerintah desa. 

Penulis mencontohkan "Desa tertinggal di NTT yang jauh dari Pengontrolan atau Pengawasan pihak terkait dalam menjalankan program pemerintah adalah "Desa Bu’ar Kec. Rahong Utar".

Program pemerintah yang seharusnya selalu menegdepankan kepentingan masyarakat umum desa, justru pemerintah desa memanfaatkan kekurangan masyarakat dalam menarik perhatian. Prioritas program pemerintah yang harusnya berjalan sesuai Peraturan Menteri Desa No. 8 thn 2016 dalam pasal 1 huruf a dan b Tentang  Prioritas Penggunaan Dana Desa, namun hanya dimanfaatkan sebagai ujung tombak untuk mencapai tujuan jangka panjang menduduki kursi kekuasan desa.

Menurut hemat penulis, sudah sangat jelas disini bahwa segala perogram pemerintah yang dikeluarkan melalui pemerintah desa, itu hanya semata-mata sebagai jembatan penyambung merebut hati masyarakat oleh pemerintah desa, dan praktek politik praktis disini pun sangat jelas. Kadang banyak pejabat desa yang menyalahi regulasi tentang desa, merubah regulasi tidak bermasalah, namun menyalahi regulasi yang ada adalah "PEMBANGKANG" itulah yang dinamakan NEPOTISME menekan sistem.

Oleh : Libertus Lesing