Bayang-bayang Pemimpin NTT Masa Depan
Cari Berita

Bayang-bayang Pemimpin NTT Masa Depan

11 February 2017

Andi Andur

Beberapa waktu lalu kita dihadapkan pada sebuah tamparan yang tidak tanggung-tanggung kerasnya. Menyusul informasi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), dimana NTT menduduki posisi ketiga sebagai Provinsi termiskin di Indonesia per September 2016.

NTT berada di bawah Papua dan Papua Barat dengan persentase kemiskinan mencapai 22,01 Persen atau terdapat 1.150.080 penduduk miskin terebar di 22 Kabupaten/Kota. Hal ini berbanding terbalik dengan tahun 2015 dimana penduduk miskin di NTT mengalamai penurunan jumlah dari 1.160.530 ribu jiwa atau 22,58 persen turun sebanyak 10.450 jiwa atau sebesar 0,90 persen.

Akan tetapi, persoalan kemiskinan di NTT bukanlah hal yang terlalu memprihatinkan mengingat indikator penentu kemiskinan dalam penelitian ini adalah pendekatan dasar makanan, yaitu pengeluaran untuk memenuhi konsumsi 2100 kkal per kapita per hari yang diwakili paket kebutuhan dasar makanan sebanyak 52 jenis komoditi dan non makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan yang bisa di selesaikan dengan meningkatkan kualitas program pemerintah pada tahun sebelumnya.

Terlepas dari persoalan kemisikinan kita juga harus mengapresiasi pemerintah yang berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah diatas pertumbuhan ekonomi nasional. Bank Indonesia merilis, hingga triwulan III angka pertumbuhan ekonomi NTT  sebesar 5,19 persen diatas nasional yang hanya bertumbuh sebesar 5,04 persen.

Secara harafiah kedua hal ini sangatlah bertolak belakang, namun jika kita pandai melihatnya maka akan diperoleh sebuah kesimpulan bahwa kedua hal ini merupakan sebuah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat diatas pertumuhan ekonomi nasional, mengapa kemisikinan masih ada? Meningkat pula.

Maka yang terjadi selanjutnya adalah berkembangnya berbagai macam persepsi dalam masyarakat tentang persoalan yang dialami pemegang birokrasi pemerintah daerah. Dari kedua persoalan tersebut diatas misalnya, ada masyarakat yang menjudge bahwa pemerintah kita tidak memiliki komunikasi yang baik dalam mewujudkan NTT yang mandiri, adil dan makmur. Tetapi, begitulah resiko yang harus dihadapi pemerintah. Semuanya serba salah, masyarakat pun akhirnya hanya bisa menilai kelemahan dan kekurangan pemerintah tanpa melihat pencapaian-pencapaian pemerintah secara positif.

Dimana letak persoalannya?

Menurut penulis, kesalahan paling besar kita selama ini adalah selalu menempatkan masyarakat sebagai objek pembangunan, bukan subjek yang berjalan bersama pemerintah dalam menjalankan roda perekonomian. Hal ini sangatlah masuk akal mengingat sistem yang kita anut selama ini adalah sentralisasi pembangunan menyebabkan masyarakat seolah dinina bobokan dengan berbagai jenis bantuan langsung tunai dan merasa sangat betah dengan predikat “kemiskinan” mereka.

Kita sudah terlalu banyak membahas masalah. Seolah hidup terasa tidak terlalu sempurna tanpa mempersoalkan masalah yang berujung pada munculnya pembuat masalah baru dengan tameng ingin mengajarkan bagaimana mesti meghidupi hidup yang sesungguhnya. Dalam judul tulisan ini, penulis menyinggung soal “restorasi”. Kata yang mungkin tampak baru bagi awam termasuk penulis sendiri.
Restorasi berasal dari kata restore yang berarti mengembalikan. Mengembalikan apa? Begitulah pertanyaan lanjutannya. Restorasi yaitu upaya penuh kesadaran untuk mengembalikan kejayaan bangsa yang pernah ada, atau menghadirkan kembali nilai-nilai penting yang luhur atau berharga untuk menandai identitas sebuah bangsa.

Bukankah kita sudah dan tengah berada di era reformasi? Tepat. Namun yang menjadi persoalannya adalah reformasi berhenti pada terbukanya kran demokrasi yang selama tiga dekade tersumbat oleh otoritarianisme.

Bahkan bukti nyata perjuangan yang memakan korban jiwa itu hanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena Mahkamah Konstitusi (MK) akhir-akhir ini ternyata masih di huni oleh orang-orang yang didalam tubuhnya mengalir darah sisa orde baru. Sistem ekonomi pun semakin terkaliberasi tak terkendali dan terkesan menjauhi amanat konstitusi.

Beberapa bukti inilah yang semakin nyata terlihat bahwa reformasi masih belum bisa menjawab sepenuhnya persoalan negeri ini, sehingga muncullah istilah restorasi tadi. Kita tetap berada pada era reformasi tetapi dalam reformasi yang sudah diperbaharui, diperbaiki dan saling melengkapi.

Lalu apa itu pemimpin restorasi?

Menurut Louis Althusser dalam esainya yang berjudul, “essay on ideology” hal. 4:  mengatakan bahwa pemimpin restorasi adalah pemimpin yang mampu membangun komunitas politik dengan menghimpun individu-individu menjadi “subjek”, individu-individu yang terpanggil untuk menjadi bagian dari sebuah ide, gagasan atau keyakinan politik. Sehingga ia menjadi pemimpin yang berkarakter dan mampu melakukan tugas penetrasi kultural yang meregulasi relasi sosial, mengelolah sumber daya dan manusia.

Pemimpin ini juga adalah pemimpin yang mampu membangun “subjek-subjek politik baru, individu-individu yang diikat oleh ide, gagasan, keyakinan dan makna autentik, yang diperjuangkan bersama, untuk cita-cita bersama yang kemudian disebut “subjek ideologi”. Dalam arti bahwa pemimpin ini mampu mampu membangung “sang kita” (the we), sebuah jejaring pengikut sebagai komunitas makna (community of meaning) yang autentik. Inilah the following leadership, yang mampu menarik pengikut dari segala lapisan masyarakat, (Yasraf A. Piliang).

Jika demikian pada akhirnya dimana pemimpin kita (NTT), benar-benar menjadi pemimpin yang terlepas dari berbagai konsensus palsu, bukan tidak mungkin setiap kebijakannya akan senantiasa diterima di masyarakat selama itu membangun. Tanpa konspirasi lawan politik yang menjadi korban Pilkada misalnya.

Kemiskinan, pengangguran, kesenjangan ekonomi dan pendidikan hanya masalah kecil selama pemerintah kita, pemimpin kita, pengemudi birokrasi kita tetap pada jalan yang benar dan tidak hanya memprioritaskan pertumbuhan ekonomi lantas mengabaikan persoalan lain.
Jadilah pemimpin yang siap menjalankan restorasi dengan melibatkan masyarakat sepenuhnya dalam menjalankan setiap kebijakan pembangunan, supaya kita tidak lagi menduduki peringkat ketiga provinsi termiskin tetapi peringkat ketiga provinsi paling maju di Indonesia.

Oleh : Andi Andur

Pemimpin Redaksi marjinnews.com